Manuver ASNLF itu justru bisa mementahkan kembali kesepakatan Helsinki

Aksi ASNLF

Permintaan Arif Fadillah itu disampaikan dalam sebuah konferensi dengan Anggota Parlemen Eropa, yang berlangsung di ruang PHS7C050 Gedung Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 14 Juni 2016. Konferensi internasional itu membahas hak-hak minoritas dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Acara tersebut terselenggara atas kerjasama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi seorang politikus asal Estonia, Urmas Paet yang tercatat sebagai Anggota Parlemen Uni Eropa.

Arif Fadhillah adalah warga Aceh yang saat ini bermukim di Jerman. Ia tercatat sebagai analis kimia di Eisenach, Jerman.

Arif mengatakan, masyarakat internasional memiliki tanggungjawab, termasuk Uni Eropa, yang terlibat secara aktif dalam negosiasi MoU Helsinki, untuk mendukung dan menegakkan hak-hak rakyat Aceh.

Berkenaan dengan implementasi Nota Kesepahaman Helsinki, AMM telah meninggalkan Aceh sebelum tugas-tugasnya selesai.

Sekali lagi, kami meminta Uni Eopa untuk mengawasi keadaan di Aceh secara dekat dan mendesak Indonesia untuk mengakhiri impunitas dengan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak-hak azasi manusia yang terjadi selama 30 tahun konflik bersenjata.

Selain itu, adalah merupakan tugas Uni Eropa juga untuk mencegah hak politis dan hak azasi manusia rakyat Aceh dari rampasan Indonesia dengan alasan “integritas territorial” dan “urusan internal” Republik Indonesia.

“Akhirnya, kami meminta berbagai komunitas internasional untuk mendukung rakyat Aceh dalam perjuangan mereka untuk keadilan, demokrasi, hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan,” sebut analis kimia di Eisenach, Jerman ini.

Aksi aktivis prokemerdekaan Aceh di forum internasional untuk meng-internasionalisasikan masalah Aceh mulai mendapat perhatian dari pemangku kepentingan politik-keamanan di Jakarta.

Seperti dilansir actual.com, pagelaran yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa itu disambut oleh beberapa kalangan pro kemerdekaan Aceh sebagai momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan Gerakan Aceh Merdeka.

Tak pelak hal ini menggambarkan bahwa jaringan ASNLF setidaknya cukup terorganisasi di Eropa.

“Bagi kita di Indonesia kiranya sudah sepatutnya membaca tren ini berpotensi untuk tetap menghidupkan terus gerakan separatisme di Aceh,” tulis actual.com.

Saat ini, gerakan prokemerdekaan Aceh memasukkan agenda kemerdekaan Aceh dengan menggunakan isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh.

Dan Parlemen Eropa terkesan sangat mendukung sekali gerakan-gerakan separatisme di beberapa negara di Asia Tenggara yang disamarkan melalui UNPO.

Manuver ASNLF itu justru bisa mementahkan kembali kesepakatan Helsinki