Elite baru pejuang GAM telah sibuk dengan kepentingan politik dan ekonomi

Para korban tidak pernah disebutkan sebagai pihak utama yang harus menikmati perdamaian dan dimulainya kembali hak-hak mereka untuk mengejar keadilan dan akuntabilitas dari negara. Sebaliknya, upaya untuk memperoleh kebenaran pelanggaran oleh salah satu pihak yang berkonflik telah berkecil demi perdamaian.

Lebih buruk lagi, upaya ini ditandai sebagai upaya untuk mengganggu perdamaian itu sendiri. Ini berarti impunitas masih utuh di Aceh.

Helsinki Perjanjian diamanatkan pembentukan segera pengadilan hak asasi manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Sebelum perjanjian, anggota masyarakat sipil di Aceh, bersama-sama dengan rekan-rekan mereka dari seluruh Indonesia, yang dikenal dengan gerakan yang sangat progresif dalam mempromosikan hak asasi manusia sebagai bagian dari proses perdamaian dan pembangunan perdamaian. Salah satu upaya yang signifikan mereka dalam mempromosikan hak asasi manusia didasarkan pada MoU itu intensif mempelajari, meneliti dan lobi rancangan dari peraturan atau qanun pada komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Rancangan ini kemudian diadopsi oleh dewan legislatif Aceh sebagai Qanun No. 17/2013.

Sayangnya, qanun ini ditunda hanya karena Indonesia tidak memiliki hukum nasional pada kebenaran dan rekonsiliasi komisi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hukum pada tahun 2006.

Sayangnya, tidak ada pembahasan lebih lanjut di DPR untuk menggantikan UU sebelumnya. Selain itu, pengadilan HAM untuk Aceh belum ada dan dampak langsung adalah bahwa pelanggaran kasus HAM, terutama selama darurat militer, tidak pernah dituntut.

Sementara itu, elit baru yang pejuang GAM dan yang kini telah menjadi pejabat pemerintah daerah telah sibuk dengan kepentingan politik dan ekonomi, menggunakan semua peluang yang dibawa oleh periode pasca-perang. Namun tidak semua mantan pejuang beruntung.

Salah satu penyebab adalah bahwa selama negosiasi perdamaian, elit GAM gagal untuk benar-benar berpikir bagaimana untuk sepenuhnya mengintegrasikan kembali para pejuang mereka ke dalam masyarakat. Beberapa dari rekan ketidakpuasan kemudian memutuskan untuk mengangkat senjata dan mulai perang gerilya melawan pemimpin mereka mantan.

Situasi ini memicu pelanggaran HAM baru di Aceh dan, seperti yang kita pelajari dari pengalaman, orang-orang umum adalah korban pertama dari konflik.

Kegagalan untuk memenuhi mandat tersebut untuk mengatur mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mengintegrasikan mantan pejuang di bawah Perjanjian Helsinki telah menyebabkan ketidakseimbangan antara perdamaian dan keadilan bagi korban.

Perdamaian tidak harus menunda keadilan; pembangunan di Aceh mencerminkan keadilan ditolak untuk ribuan orang yang selamat perang dan keluarga mereka.

Perjanjian tersebut juga menyebutkan kemungkinan amnesti bagi pelaku, namun ketentuan ini tidak dapat menghilangkan tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan karena ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang diakui dalam hukum internasional.

Keadilan harus dicapai dalam masyarakat pasca-konflik; itu hanya dimulai dengan pengakuan negara dari pelanggaran hak asasi manusia.

Ini memerlukan kewajiban negara untuk menjelaskan dan mengakui mengapa dan bagaimana negara terlibat dalam situasi di mana pelanggaran HAM terjadi.

Pada tingkat ini, negara pertama akan menunjukkan niat baik untuk membuat kebenaran kepada para korban melalui kebijakan mereka pada pembukaan semua informasi yang relevan yang tersedia.

Bagian kedua dari pengakuan negara pelanggaran adalah bahwa negara mulai penyelidikan.

Pada tingkat ini, penyelidikan harus dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut hukum Komnas HAM memiliki hak untuk memanggil siapa pun sebagai saksi mendengar informasi mereka tentang situasi yang sebenarnya. Tubuh hak juga memiliki hak untuk mengakses dokumen dari semua lembaga pemerintah untuk mencari bukti, termasuk dokumen-dokumen dari GAM sebagai salah satu pelaku dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian ketiga dari pengakuan negara atas kekejaman adalah bahwa keadilan dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Akhirnya, para korban dan keluarga mereka memiliki hak untuk reparasi moral untuk menghormati hak-hak korban dan martabat.

Oleh karena itu, rekonsiliasi dan keadilan harus dicapai segera untuk kepentingan korban. Juga, rekonsiliasi dan amnesti tidak dapat membatalkan keadilan dan tanggung jawab pidana individual.

Hal ini ditunjukkan dengan Qanun No. 17/2013, yang mengadopsi pemahaman yang signifikan tentang bagaimana untuk mengungkapkan kejahatan HAM masa lalu dengan menekankan kedua rekonsiliasi dan keadilan tanpa ragu-ragu.

Ini berarti komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang akan dibentuk di Aceh tidak harus mengorbankan pencari keadilan sementara pengadilan HAM di provinsi ini akan mencoba kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan / atau genosida - meskipun pelaku sudah mendengar sebelumnya kebenaran dan komisi rekonsiliasi.

Prinsip ini harus diadopsi di tingkat nasional sejak Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan kesediaan pemerintahannya untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Masalahnya adalah bahwa Jokowi hanya menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku tanpa menyebutkan keadilan dan akuntabilitas.

Dalam rangka rekonsiliasi ini hanya mengampuni pelaku tanpa jaminan mencegah kejahatan yang sama yang dilakukan lagi oleh pelaku yang sama.

Untuk korban, ini adalah bentuk baru untuk memperpanjang impunitas karena pertanyaannya adalah untuk siapa rekonsiliasi dibuat jika negara tidak pernah mau menyesal dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan untuk para korban. Korban akan dipaksa untuk berjabat tangan dengan setan.

Rekonsiliasi tidak menghasilkan meniadakan keadilan dan hak asasi manusia, namun dalam menerima rasa bersalah seseorang dan mengakui itu.

Ketika keadilan tercapai, Indonesia akan belajar dari kesalahan mereka sebagai masyarakat bermoral dengan Aceh menjadi bagian dari tanggung jawab kami.

Melanjutkan untuk menunda hak korban demi perdamaian akan mengamputasi jiwa perdamaian itu sendiri.

Ini adalah suatu keharusan bagi negara untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban dan keadilan sosial di Aceh menunjukkan bahwa perdamaian benar-benar milik rakyat dan bukan untuk segelintir elit.
_________________________

Elite baru yang pejuang GAM telah sibuk dengan kepentingan politik dan ekonomi.
_______________________

Penulis meneliti keterlibatan sipil dalam pertahanan negara untuk PhD dalam hukum di University of New South Wales, Sydney. Dia adalah seorang peneliti Imparsial (Monitor Hak Asasi Manusia Indonesia) dan mantan analis untuk tim ad-hoc Aceh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama darurat militer di Aceh (2003-2004). - Lihat lebih lanjut di: http://m.thejakartapost.com/news/2015/08/21/don-t-force-aceh-victims-shake-hands-with-devil.