Presiden SBY: Dana Otsus Aceh 2011 Rp 4,4 Triliun

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh pada 2011 nanti berjumlah Rp 4,4 triliun. Naik Rp 600 miliar dibanding penerimaan pada 2010 sebesar Rp 3,8 triliun. Besaran dana Otsus Aceh itu disampaikan Presiden SBY dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Dalam kesempatan itu Presiden SBY juga menyampaikan dana Otsus yang diterima Provinsi Papua sebesar Rp 3,1 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 1,3 triliun. Kedua provinsi paling timur Indonesia itu juga memperoleh dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1,4 triliun. Meningkatnya alokasi dana Otsus ini, kata Presiden, merupakan komitmen dan tekad Pemerintah RI pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Saya berharap dana Otonomi Khusus itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Namun, saya juga meminta dilaksanakan pengawasan lebih efektif dalam penmgunaan dana Otsus tersebut,” ujar Presiden.

Konflik Aceh selesai
Masih mengenai Aceh dan Papua, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-65 Proklamasi Indonesia di tempat yang sama pada pagi harinya, secara khusus Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam sepuluh tahun pertama Pemerintah telah menyelesaikan konflik di Aceh dan melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan saksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik.

“Kita juga terus membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pascakonflik,” demikian Presiden SBY. Terjadinya peningkatan alokasi dana Otsus Aceh ditanggapi positif oleh dua anggota Forum Bersama DPR/DPD RI asal Aceh, Dr Ahmad Farhan Hamid dan Mirwan Amir. Peningkatan dana Otsus Aceh seiring dengan meningkatnya DAU Nasional.

Farhan Hamid menyarankan, seiring dengan kenaikan penerimaan dana Otsus, Pemerintah Aceh diharapkan membuat perencanaan khusus sebagaimana digariskan Pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Saya kira, fokuskan dulu pada infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan, dan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengentasan kemiskinan. Dana yang masuk sangat signifikan. Kalau tidak ada perencanaan, maka dana itu akan menguap tanpa bekas,” kata Farhan Hamid yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Mirwan Amir dari Fraksi Demokrat mengharapkan dana Otsus Aceh agar dimanfaatkan dengan baik dan terprogram. Dia sebutkan, Aceh sudah menerima dana Otsus sejak 2008 dengan total Rp 11 triliun lebih. Namun, sampai kini sama sekali tidak kelihatan pembangunan signifikan yang dibiayai oleh dana Otsus dimaksud. “Angka kemiskinan Aceh masih tetap tinggi. Ini membuktikan bahwa dana Otsus itu selama ini tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jadi, ke mana saja dana Otsus itu digunakan?” tanya Mirwan Amir yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Mirwan Amir meminta seluruh masyarakat di Aceh agar mengawasi pemanfaatan dana Otsus itu secara ketat. “Sayang sekali apabila gelontoran dana Otsus itu tidak berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Mirwan Amir menyesalkan. Menurut Mirwan, pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Aceh sangat tergantung kepada pemimpin di daerah. “Rakyat silakan tanya kepada pimpinan di Aceh, apa saja yang sudah dikerjakan dengan dana Otsus?” tambah Mirwan Amir.

Peran DPD
Menyinggung peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Farhan Hamid mengatakan, peran itu semakin kuat seiring dengan meningkatnya dana transfer ke daerah sebesar Rp 378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010. “Selama ini DPD yang ngotot agar transfer ke daerah itu ditingkatkan terus,” kata Farhan yang duduk dalam Komite IV Bidang Keuangan. Pada 2005, transfer ke daerah hanya Rp 150 triliun. Dibanding pada transfer 2011, berarti terjadi kenaikan lebih dari 100 persen.

SUMBER:http://www.serambinews.com/news/view/37324/dana-otsus-aceh-2011-rp-4-4-triliun