Harapan Baru

Aksi ASNLF Permintaan Arif Fadillah itu disampaikan dalam sebuah konferensi dengan Anggota Parlemen Eropa, yang berlangsung di ruang PHS7C050 Gedung Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 14 Juni 2016.  Konferensi internasional itu membahas hak-hak minoritas dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Acara tersebut terselenggara atas kerjasama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi seorang politikus asal Estonia, Urmas Paet yang tercatat sebagai Anggota Parlemen Uni Eropa. Arif Fadhillah adalah warga Aceh yang saat ini bermukim di Jerman. Ia tercatat sebagai analis kimia di Eisenach, Jerman. Arif mengatakan, masyarakat internasional memiliki tanggungjawab, termasuk Uni Eropa, yang terlibat secara aktif dalam negosiasi MoU Helsinki, untuk mendukung dan menegakkan hak-hak rakyat Aceh. Berkenaan dengan implementasi Nota Kesepahaman Helsinki, AMM telah meninggalkan Aceh sebelum tugas-tuga...

Mengawali tahun 2015, pihak Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) di negeri jiran Malaysia telah melakukan rapat-rapat kecil di beberapa tempat. Rapat tersebut dilakukan mereka Kamis lalu (19/2) serta di sampaikan ke redaksi media massa. Peserta berjumlah 45 orang dan kesemuanya adalah anggota beserta perwakilan ASNLF dari berbagai wilayah di semenanjung Malaysia. Rapat tahunan tersebut diawali dengan evaluasi kinerja ASNLF di tahun 2014 oleh Tgk. Syuhada. Pada kesempatan itu pula, dibacakan amanat tertulis dari Ketua Presidium ASNLF pusat Ariffadhillah yang diwakili Tgk. Musafir sebagai ketua perwakilan ASNLF di Malaysia. Dalam amanatnya, Ariffadhillah menggarisbawahi bahwa perjuangan Aceh Merdeka belum usai dan mengakui bila terjadi halangan dalam perjalanannya. ”Rapat konsolidasi ini adalah bagian dari memperkuat barisan. Bila terjadi konflik internal, maka musyawarah adalah solusinya,” ujar Arif dalam amanatnya yang berbahasa Aceh. Pada sisi lain, pria yang b...

Dewan Hak Asasi Manusia Forum Minoritas Masalah: "Mencegah dan menangani kekerasan dan kekejaman kejahatan yang ditargetkan terhadap minoritas" Ketujuh Sesi 25-26 November 2014, Room XX, Palais des Nations, Jenewa, Swiss Oleh: Bapak Yusuf Daud Butir 6: Menghindari kekerasan baru membangun perdamaian dan mengelola keragaman Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu, Acheh-Sumatra National Liberation Front atau ASNLF sepenuhnya mendukung draft dokumen rekomendasi, khususnya pasal 69, 78 dan 80 tentang item ini. ASNLF ingin menarik perhatian Anda terhadap situasi yang dihadapi etnis minoritas di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari ratusan etnis dan bahasa minoritas, dengan berbagai sejarah, latar belakang, budaya dll Dan Hal ini juga diketahui bahwa minoritas di Indonesia, khususnya di beberapa daerah hotspot seperti Aceh di Sumatera, Papua Barat dan Maluku Selatan yang sering kolektif mengalami kekerasan, sebagai hasil dari identitas mereka...

Sebuah video berisi pemaparan pelanggaran HAM Indonesia dalam sebuah sesi bertema “Human Rights Violations In Indonesia” side event di ruang VIII, gedung PBB, Palais des Nations, Jenewa, Swiss. 14 Maret 2014, lalu. Acara tersebut di sponsori oleh Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) dan Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty (NRPTT). Fokus paparan agenda tersebut pada aksi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, Papua dan Maluku yang dipresentasikan oleh Yusuf Daud (putra Daud Paneuk) perwakilan ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front), Willem Sopacua perwakilan RMS (Republik Maluku Selatan), Louis Nousy perwakilan NGRWP (National Governmentof the Republicof West Papua), sedangkan perwakilan pakar HAM independen tentang Indonesia disampaikan oleh Martha Meijer. Sebagai mana dilansir dalam video tersebut, semua pembicara mencela kejahatan HAM Indonesia dengan memberikan potret berupa bukti video rekaman dan kutipan data penganiayaan terhadap ...

Subhanallah wahdahuwa bihamdihi Meninggai Wali lah Wali ulôn tjalitra Adjai ka sampoë ka trôk ban djandji Geuwoë bak Rabbi u Alam Baqa Buët peumeurdéhka gohlom seulusoë Katrôk rakan droë Wali djitaki Djitjok Atjèh njoë djadèh djipubloë Di lua nanggroë kuta Helsinki  Wali ka tuha meu-gok-gok djaroë Meu keutuboh droë ubat gob njang bri Han ék geupiké lé keu hai nanggroë Bandum atra njoë Meuntroë ngon Zaini Djitjok Wali djitiëk lam sagoë Djipubuët keu droë peuë2 njang kheun kri Keu hai meurdéhka hana djipakoë Djituka djinoë ngon otonomi Watèë lôn ingat seudéh han sakri Rap abéh wali djidjok keu djawa Djitém peutamong droëneuh njan lam RI Njang Wali tjatji jôh masa teuga Diëpnan keuh paléh Malék ngon Zaini Keu sumpah Wali hana djikira Bak ureuëng Atjèh Wali meudjandji Kon otonomi ta tjok meurdéhka Hana meugabông deungon RI Bah saboh lori djibri beulanja Mangat ta peudong ban hukôm Rabbi Bèk hukôm RI ngon Pantjasila Ta lakèë do'a keudéh bak Rabbi Beugeubri Wali beu-ampôn ...

Proses perdamaian Helsinki mendekati ulang tahunnya yang ke-7, yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2012. Meskipun proses tersebut telah berhasil menghentikan konflik senjata berkepanjangan yang terjadi selama lebih dari dari tiga dekade,  sayangnya ia  terbukti belum mampu menciptakan keamanan yang stabil bagi kondisi Acheh pasca konflik. Kekacauan yang terjadi selama Pilkada Gubernur baru-baru ini contohnya, justru menambah suram masa depan perdamaian yang dimaksud. Sementara itu, ketidak pastian akan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang terjadi dimasa konflik maupun sesudahnya,dan  ditambah pula dengan isu-isu keamanan yang semakin tidak menentu, telah menempatkan Perdamaian Helsinki diujung tanduk. Terlebih lagi, Uni Eropa (EU) dan Crisis Management Initiative (CMI) akan segera mengakhiri misi perdamaian mereka di Acheh pada tahun ini. Tidak diragukan lagi, masa depan Acheh menuju perdamaian abadi-pun kembali dipertanyakan. Sejak bencana ...

Untuk oposisi, Aceh masih merupakan tempat berbahaya untuk hidup Situasi Pesta demokrasi sudah berakhir dan Aceh baru saja melaksanakan hak-hak demokrasinya untuk memilih gubernurnya, bupati dan walikota posting dalam pemilu 9 April. Hampir 7 tahun setelah penandatanganan kesepakatan Helsinki, mengakhiri perang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh sekali lagi mengalami salah satu periode paling sulit dalam masa damai. Meskipun pertunjukan kepalang nya menjelang pemilu dan selama kampanye, mantan kombatan partai, Partai Aceh calon Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf dimenangkan atas kandidat lainnya, termasuk Irwandi Yusuf incumbent yang maju sebagai calon independen, didukung oleh banyak dari komandan lapangan GAM. Pemilu jelas-jelas dinodai oleh kekerasan termasuk gelombang pembunuhan politik, ancaman dan intimidasi meluas, kendaraan membakar calon saingan dan segala macam trik kotor. Dengan memenangkan pemilu, Partai Aceh, yang digambarkan oleh Interna...

Dengan penuh keprihatinan kami menyampaikan bahwa kejadian-kejadian terkini di Aceh telah mengisyaratkan bertambah buruknya keamanan di Aceh. Sejak pelantikan Gubernur Indonesia untuk Aceh pada tanggal 25 Juni 2012 yang lalu, beberapa insiden keamanan telah terjadi di berbagai kawasan di Aceh.  Kejadian-kejadian tersebut semakin mencerminkan kerapuhan kesepahaman damai Helsinki dan menunjukkan bahwa proses yang dimaksud belum menyentuh kehidupan masyarakat Aceh.  Justru sebaliknya, proses tersebut hanya baru dirasakan oleh segelintir masyarakat, sehingga setiap munculnya gangguan kecil terhadap perdamaian akan menimbulkan potensi yang besar untuk memusnahkan proses damai secara keseluruhan. Dalam waktu yang relatif singkat, terdapat banyak kasus yang menggambarkan situasi di Aceh yang kian memanas.  Beberapa media lokal secara aktif telah memberitakan sebagian di antara kasus tersebut, seperti pemukulan terhadap mantan gubernur, Irwandi Yusuf, di Banda Aceh; penembakan...

THE PRICE OF FREEDOM I write this book in preparation for my death, shaheed--a witness to an idea that had earlier been made sacred by the spilt blood of my ancestors and recently by the spilt blood of my loyal followers. (Introduction) To preserve our freedom, our forefathers had suffered all, sacrificed all, dared all, and died. Now is our turn to do no less. (Introduction) I have finally decided to do what I have believed all along to be my destiny in life: to lead my people and my country to freedom. That is my life mission. I will be a failure if I fail to do so. Acquisition of wealth and power has never been my goal in life because I have both in my country. (Preface) It is plainly not easy to leave your life in Riverdale, New York, with a beautiful wife and child, to go to live in the black forests of Acheh, Sumatra, as a guerrilla leader. (Preface) I have had a modicum of success in the business world because I had entree to the highest business and governmenta...

Setelah Teungku Muhammad Hasan di Tiro atau Hasan Tiro meninggal dunia, secara otomatis posisi Wali Nanggroe menjadi kosong. Sejumlah nama muncul dan dianggap tepat untuk menggantikan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. Nama-nama yang muncul antara lain mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud dan mantan Menteri Luar Negeri GAM Doktor Zaini Abdullah. Sejumlah keluarga dan kerabat menilai dua orang yang disebut di atas sangat pantas untuk meneruskan perjuangan "Wali". Malik Mahmud dan Zaini Abdullah telah lama berjuang bersama dengan Hasan Tiro. Dari faktor inilah, keduanya dinilai paling tahu apa-apa yang diinginkan Hasan Tiro. Keduanya juga secara tak langsung ditugaskan untuk terus menjaga perdamaian di Tanah Rencong. Menanggapi hal ini, Zaini Abdullah mengatakan untuk menentukan seorang Wali Nanggroe tidak boleh dilakukan dengan buru-buru tapi harus dengan mufakat. Namun Zaini mengaku tak akan menolak jika dipilih oleh rakyat Aceh. "Tentu saya harus jalankan,...

WACANA Wali Nanggroe makin hangat diperbincangkan. Namun banyak yang tak memahami secara massif duduk persoalannya. Semua kelompok seakan berlomba menafsirkan, memberi argumentasi bahkan memelintir atas sejarah dan konsep Wali Nanggroe dengan mengutip berbagai referensi dan ternyata belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sementara, Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe yang sudah disepakati dalam Rapat Paripurna V Masa Persidangan III menjadi Raqan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Serambi, 4/12/2010), dinilai cenderung tidak mengakomodir secara total atas kehendak semua rakyat Aceh. Bagaimana sebenarnya historia, format, fungsi dan peran Wali Nanggroe dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu yang diterapkan dalam sistem pemerintah Aceh sekarang? Kontras akan mengupas dalam laporan berikut ini. Raqan Wali Nanggroe yang dirumuskan DPRA periode ini dalam banyak hal memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dari Raqan Wali Nanggroe yang disusun...

ACHEH/SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT P.O. BOX 130, S-145 01 NOSBORG, SWEDEN TEL/FAX : +46 8 531 83833 Pernyataan Pimpinan GAM Pada Pertemuan Antara Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, Pemerintah RI dan GAM di Köningstedt, Helsinki 21 Januari 2006 Yang terhormat Presiden Martti Ahtisaari, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para tetamu dan saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan di Tiro yang tidak berkesempatan hadir dalam pertemuan di tempat bersejarah ini. Atas nama bangsa Acheh, Teungku Hasan di Tiro dan seluruh anggota GAM di Acheh dan dimana saja berada, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Presiden Martti Ahtisaari beserta Staf Crisis Management Initiative dan Pemerintah Finlandia yang telah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak sejak musim dingin tahun 2005. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak Pemerintah Republik I...