Tuesday, April 17, 2012

STATUS ACHEH DALAM NKRI

Saya pernah membaca buku*STATUS ACHEH DALAM NKRI* Penulis Yusra Habib abdul Gani.Dan sebelumnya saya minta maaf kan saya ingin menulis sedikit isi buku tersebut,tentang bagai mana saat saat penandatanganan MoU,karna masih banyak yang belum tau tentang cerita tersebut,mulai halaman,129, 130,131,132, 133,yang isinya sebagai berikut :
.
setelah Fadlon Musa ( salah satu anggota GAM di Belanda )mendapat teks MoU Helsinki dari Arif Fadilah (salah seorang anggota GAM di Jerman )pada tgl.6 Agustus 2005.Arif Fadilah sendiri memperolehnya dari Teuku Hadi ( salah seorang anggota GAM di Jerman ) yang ikut magang beberapa kali ke Helsiki
.
Setelah membaca teks MoU Helsinki,Fadlon terkejut dengan kalimat :” The parties commit themselves creating within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic processs within the unitary state and constituion of the Republic of Indonesia “.Sehubungan dengan itu,Fadlon segera menghubungi Tengku Hasan di tiro via tlp.pada 7 Agustus 2005,jam 19:30 waktu Eropah
.

FADLON MUSA : Assalamu’alaikum, Tengku

TENGKU HASAN M.DI TIRO : Wa’alaikum salam

FADLON MUSA : Saya mau tanya sedikit : ” Apakah tengku sudah membaca teks asli ( original ) MoU Helsinki yang yang akan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 nanti ?

TENGKU HASAN M.DI TIRO : belum

TENGKU HASAN M.DI TIRO : Boleh saya mendapatkan teks asli itu ?

FADLON MUSA : Tentu saja tengku
.
Segera setelah dialog itu,Fadlon musa minta tolong kepada tengku Abdullah Ilyas untuk mengirimkan via fax ke nomor 0046-853191275. Teks MoU Helsinki akhirnya berada di tangan Tengku Hasan M.di Tiro.Pada hari yang sama pula,Fadlon musa menghubungi Zakaria Saman,Muzakkir Manaf dan Sofya Daud via tlp. prihal isi MoU Helsinki.Inilah diantara petikan pembicaraan antara Fadlon Musa dengan Muzakkir Manaf
.

FADLON MUSA : Apakah panglima sudah diberitahu oleh pimpinan dari Swedia tentang isi MoU Helsinki ?

MUZAKKIR MANAF : Belum

FADLON MUSA : Kita telah terjebak kedalam NKRI

MUZAKKIR MANAF : Apa benar itu ?

FADLON MUSA : Kalau tidak percaya saya baca terjemahannya dalam bahasa Acheh

MUZAKKIR MANAF : Rahasia ini jangan sampai bocor kepada khalayak ramai.Kita akan konfirmasi ke Swedia.

FADLON MUSA : Silakan
Dalam kesempatan itu,Fadlon juga berbincang dengan Sofyan Daud Dan Zakarya Saman tentang MoU Helsinki.Akhirnya ketiga tokoh penting GAM berkomentar : “Kita akan konfirmasi dan perkara ini urusan pemimpin Swedia”
.
Keesokan harinya,Tengku Malek Mahmud dan Zaini Abdullah dipanggil Tengku Hasan M di Tiro untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam pertemuan yang berlangsung tegang itu,keduanya ( Tengku Malek Mahmud dan Tengku Zaini Abdullah ) berhasil menjinakkan kemarahan Tengku Hasan M.di Tiro sehingga suasana dapat terkontrol kembali
.
Bakhtiar Abdullah,yang ketika itu berada di kuala Lumpur,yang menurut rencana akan menghadiri Rapat pembubaran TNA pada 9 Agustus 2005,terpaksa pulang ke Swedia pada 8 Agustus 2005.Sudah tentu kepulangan yang mendadak ini berhubungan dengan teks MoU Helsinki
.
Pada waktu itu ( 7-8 Agustus 2005 ) di Malaysia,tengah berlangsung suatu seminar yang membahas tentang Acheh.Dalam seminar ini Prof.Ramasari (salah seorang penasehat GAM ) menyampaikan khutbah politiknya di hadapan ratusan anggota GAM sbb : “Apa yang hendak di harap GAM di dalam negeri ?kekuatan TNA sudah lumpuh.Apa yang hendak di harapkan oleh GAM di luar negeri ?Diplomasi GAM kosong melompong.Sekarang satu satunya pilihan anda adalah menerima konsep self-government. Nanti kalau anda sudah ada dana untuk beli senjata dan mau berperang lagi.angkat senjata.”
.
Beberapa bulan sebelumnya,telah berlangsung pertemuan tertutup antara Nur Juli,Fadlon musa dan Abdullah Ilyas dengan tuan Roslan Abd.Rahman ( Intelijen Kerajaan Malaysia di Den haaq,Belanda )” Pertemuan berlangsung pada 13 Februari 2005,jam 20.15-22.110 di Restauran Raden Mas,Rotterdam. Dalam kesempatan itu, Nur Juli telah menceritakan panjang lebar tentang materi rundingan di Helsinki.Padahal ini rahasia negara.

Setelah membeberkan rahasia itu,Nur Juli mengaku : ‘ Saya bukan anggota GAM dan tidak pernah bersumpah setia ( bai`at ) kepada Hasan Tiro sebagai pemimpin.Kehadiran saya ke Helsinki hanyalah atas permintaan pimpinan GAM.’ Atas prilaku Nur juli,terjadi cek cok dan pertengkaran antara Nur juli dengan Fadlon dan Abdullah Ilyas,karna Nur juli dinilai telah membeberkan rahasia negara Acheh
.
Pertemuan ke dua antara Nur Juli, Fadlon Musa dan Abdullah Ilyas berlangsung di rumah kediman Tuan Roslan Abd.Rahman,Pada 1 Maret 2005,jam 19.35-23.20. ” dalam pertemuan ini Nur juli sekali lagi membongkar rahasia TNA : ‘Sekarang TNA di dalam dan di luar negeri tidak ada apa apanya lagi.TNA berada dalam kedaan kritikal,tidak ada kekuatan dan sudah lumpuh sama sekali’.

Penjelasan Nur juli langsung di bantah oleh Abdullah Ilyas di depan Intel Kerajaan Malaysia itu.Pertengkaran antara Nur juli dengan Abdullah Ilyas dan Fadlon berlangsung sengit dan segera di laporkan ke pada pemimpinan GAM Swedia tentang peristiwa itu’.

Rentetan peristiwa tersebut merupakan fakta yang menghiasi halaman halaman sejarah Acheh dan siapapun juga tidak berhak menyembunyikannya
.
Akhirnya ditandatangani juga Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.Setelah selesai Upacara penandatanganan, ke-esokan harinya,16 Agustus 2005,giliran Yusra Habib Abdul Gani menghubungi Tengku Hasan di Tiro via tlp
.
YUSRA : Apakah Tengku sudah membaca teks asli MoU Helsinki yang di tandatangani kemaren ?

TENGKU HASAN DI TIRO : Sudah Yusra.

YUSRA : Namun begitu, saya bacakan sekali lagi preambule dan pasal 1 MoU ini dalam versi bahasa Inggris.

YUSRA : Apakah Wali sudah menerima sepenuh hati bunyi klausal MoU Helsenki ini.

TENGKU HASAN DI TIRO : Bukan begitu Yusra,bukan begitu, Yusra,sekarang, apa yang boleh Yusra bantu untuk rakyat Acheh ?

YUSRA : Pertayaan Tengku perkara nomor dua.Sekarang ,apakah Wali menerima bunyi klausal MoU Helsinki ini yang baru saja saya baca tadi ?

TENGKU HASA DI TIRO : Bukan begitu Yusra,bukan begitu,Yusra. Akhirnya sepakat menghentikan pembicaraan, demi mengelak hal yang tidak diinginkan.

Menjelang tiga tahun kemudian,terjadi pembicaraan antara Tengku Hasan M.di Tiro dan Ampon Sarung*pada minggu pertama Maret 2008, [ *Ampon Sarung adalah menantu dari kakak Tengku Hasan di Tiro satu Ayah lain ibu.Sekarang menetap di Norsborg,Swedia. ]Pembicaraan tersebut sbb :

AMPON SARUNG : ” Saya ingin menyampaikan informasi penting kepada Tengku bahwa : Inilah perang orang yang paling munafiq,busuk dan jahat dalam sejarah perang Acheh.Tengku telah memberi kuasa penuh kepada orang munafiq dan pengkhianat, yakni : Malik Mahmud dan Zaini Abdullah Cs.kuasa tersebut telah di salah gunakan oleh mereka untuk terima Otonomi Acheh dalam MoU Helsinki”

TENGKU HASAN M.DI TIRO : Sambil menangis tersedu-sedu berkata :” Kalau begitu,apa yang harus saya lakukan sekarang Ampon ?”

AMPON SARONG : “Tengku mesti membersihkan nama baik.Katakan kepada Bangsa Acheh bahwasanya Tengku telah silap memberi kuasa kepada orang munafiq dan pengkhianat, yakni : Malik -Mahmud dan Zaini Abdullah Cs.Untuk itu,Tengku dengan didampingi oleh Musanna Abdul Wahab*mesti pulang ke Acheh.Bangsa Acheh telah menunggu kepulangan Tengku untuk menjelaskan perkara ini.”

Musanna Abdul Wahab adalah keponakan Tengku Hasan M.di Tiro.Sekarang menetap di Amerika .Untuk tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari,saya telah meminta izin kepada Ampon Sarung untuk mengutip hasil pembicaraan tersebut dalam buku [ pada : tgl.14.April 2008,jam 9.30-10.00 waktu Eropa ] ” Silakan dimuat Yusra “Kata beliau.

Membongkar Perjuangan Hasan Tiro

SABTU, 30 Oktober 1976, sekitar pukul 8.30 pagi. Perahu yang ditumpangi Hasan Tiro dari Malaysia merapat di Pasi Lhok, sebuah desa nelayan di pantai utara Aceh. Dari tempat itu dia melanjutkan perjalanan ke arah timur.

Sekitar pukul 6.00 sore Hasan Tiro tiba di Kuala Tari. Sekelompok laki-laki yang dipimpin M. Daud Husin telah menunggu kehadirannya. Malam itu juga mereka berangkat menuju Gunung Seulimeun.

“Itu adalah malam pertama di tanahairku setelah selama 25 tahun aku tinggal di pengasingan di Amerika Serikat,” tulis Hasan Tiro dalam bukunya The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Di Tiro yang diterbitkan tahun 1984.

Itu adalah kunjungan rahasia dengan misi tunggal memerdekakan Aceh.

“Tak ada seorang pun di negeri ini yang mengetahui kedatanganku,” tulis Hasan Tiro.

“Aku sudah lama memutuskan bahwa Deklarasi Kemerdekaan Aceh Sumatera harus dilakukan pada tanggal 4 Desember dengan alasan simbolis dan historis. Itu adalah hari dimana Belanda menembak dan membunuh Kepala Negara Aceh Sumatera, Tengku Cik Mat di Tiro dalam pertempuran di Alue Bhot, tanggal 3 Desember 1911. Belanda karenanya mencatat bahwa 4 Desember 1911 adalah hari akhir Aceh sebagai entitas yang berdaulat, dan hari kemenangan Belanda atas Kerajaan Aceh Sumatera.”

Maka begitulah, di Bukit Cokan dia menuliskan Deklarasi Kemerdekaan Aceh, melanjutkan perjuangan Tengku Cik di Tiro dan para leluhurnya. Dan tanggal 4 Desember 1976 deklarasi kemerdekaan itu pun dibacakan.

“Kami, rakyat Aceh, Sumatera, menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan melindungi hak sejarah kami akan tanahair kami, dengan ini menyatakan bahwa kami merdeka dan independen dari kontrol politik rejim asing Jakarta dan orang asing dari Pulau Jawa. Tanah Air kami, Aceh, Sumatra, selalu merdeka dan independen sebagai Negara yang Berdaulat sejak dunia diciptakan…”

Catatan: Teks di atas merupakan paragraph pertama dari Deklarasi Kemerdekaan Aceh yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Di Tiro. Teks asli adalah sebagai berikut:

“We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of 
self-determination, and protecting our historic right of eminent 
domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and 
independent from all political control of the foreign regime of 
Jakarta and the alien people of the island of Java. Our 
fatherland, Acheh, Sumatra, had always been a free and independent 
Sovereign State since the world begun…”

Anak kedua pasangan Tengku Muhammad Hasan dan Pocut Fatimah ini lahir di Tiro 25 September 1925. Dia memperoleh gelar doktor di bidang hukum internasional dari Colombia University. Di negeri itu ia menikah dengan Dora seorang wanita Amerika Serikat keturunan Yahudi. Di masa-masa itu pula Hasan Tiro pernah bekerja di KBRI dan membangun jaringan bisnis di bidang petrokimia, pengapalan, penerbangan, dan manufaktur hingga ke Eropa dan Afrika. Hasan Tiro juga menjelaskan hal ini dalam bukunya The Price of Freedom.

Pandangan politiknya mulai berbalik 180 derajat ketika pemerintah Indonesia di masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjo (1953-1955) mengejar pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga ke pedalaman Aceh. Hasan Tiro memprotes tindakan itu. Bulan September 1954 dia mengirimkan sepucuk surat kepada sang perdana menteri

Kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia, Hasan Tiro kemudian meninggalkan KBRI. Dia bergabung dengan DI/TII Aceh yang dideklarasikan mantan Gubernur Militer Aceh (1948-1951) Daud Beureuh tanggal 20 September 1953 sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dideklrasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Tasikmalaya, 7 Agustus 1949. Di DI/TII Aceh Hasan Tiro menjabat sebagai menteri luar negeri, dan karena jaringannya yang dianggap luas di Amerika Serikat dia pun mendapat tugas tambahan sebagai “dutabesar” di PBB.

Setidaknya ada beberapa sebab praktis yang ikut mendorong pemberontakan DI/TII yang secara bersamaan terjadi di tiga propinsi, Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pertama berkaitan dengan rasionalisasi tentara. Banyak tentara dan laskar rakyat yang ikut berjuang dalam perang revolusi tidak dapat diakomodasi sebagai tentara reguler. Kedua, pemberontakan ini juga merupakan ekspresi kekecewaan terhadap hubungan pemerintahan Sukarno yang ketika itu semakin dekat dengan kubu komunis.

Di tahun 1961 Daud Beureuh mengubah Aceh menjadi Republik Islam Aceh (RIA). Tetapi di saat bersamaan, gerakannya mulai melemah setelah SM Kartosoewirjo dilumpuhkah. Adapun Kahar Muzakar dinyatakan tewas dalam sebuah pertempuran di belantara Sulawesi tahun 1965.

Adalah Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jassin, yang berhasil meyakinkan Daud Beureuh untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Tanggal 9 Mei 1962 Daud Beureuh ditemani antara lain komandan pasukannya yang setia, Tengku Ilyas Leube, pun turun gunung. Bulan Desember perdamaian dirumuskan dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh.

setelah pemberontakan DI/TII melemah, Hasan Tiro ikut melunak. Pertengahan 1974 dia kembali ke Aceh. Dalam pertemuan dengan gubernur Aceh saat itu, Muzakir Walad, Hasan Tiro meminta agar perusahaannya bisa menjadi kontraktor pembangunan tambang gas di Arun.

Tapi Muzakkir Walad tak dapat memenuhi permintaan ini. Bechtel Inc., sebuah perusahaan dari California, Amerika Serikat, telah ditunjuk pemerintahan Orde Baru Soeharto sebagai kontraktor pembangunan pabrik gas Arun.
Hasan Tiro kembali kecewa. Baginya, ini adalah bukti bahwa janji otonomi daerah dan hak daerah mengelola sumber alam hanya bohong belaka.

Kekecewaannya pun semakin bertambah setelah syariat Islam yang dibicarakan dalam konsep “Prinsipil Bijaksana” antara Daud Beureuh dan pemerintah pusat tak kunjung dilaksanakan.

Hasan Tiro kembali menggalang kekuatan, mengambil alih posisi puncak dari tangan Daud Beureuh yang saat itu sudah turun dari panggung politik Aceh. Dia menghubungi tokoh penting mantan anggota DI/TII seperti Teungku Ilyas Leube, yang dikenal sebagai salah satu pengikut setia Daud Beureueh. Juga Daud Paneuk. Tak lama manuver Hasan Tiro tercium oleh tentara. Operasi militer disiapkan untuk menangkapnya. Tetapi Tiro berhasil melarikan diri, pulang ke Amerika Serikat.

Sebelum meninggalkan Aceh dia berjanji akan kembali datang untuk menyusun kekuatan yang jauh lebih besar. Dan begitulah, akhirnya kaki Hasan Tiro kembali menginjak Aceh di pagi hari, 30 Oktober 1976

Perjalanan Hidup
Hasan Tiro adalah Anak kedua pasangan Tengku Muhammad Hasan dan Pocut Fatimah ini lahir di Tiro 25 September 1925.

Hasan Tiro awalnya adalah seorang yang sangat nasionalis. Jauh sebelum mengobarkan perang total dengan Indonesia. Karena jenius, Hasan Tiro direkomendasikan Teungku Daud Beureueh kepada Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Syafruddin Prawiranegara, untuk kuliah di UII. Hasan Tiro diterima di Fakultas Hukum dan tamat tahun 1949
.
Di universitas ini namanya tercatat sebagai pendiri Pustaka UII bersama Kahar Muzakkar, tokoh Sulawesi Selatan yang kelak menggerakkan pemberontakan DI/TII bersama Daud Beureueh dan Imam Kartosuwiryo (1953-1962)
.
Lulus dari UII, ia kemudian mendapat beasiswa dari pemerintah Indoensia untuk melanjutkan pendidikanya ke Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan Ilmu Hukum International di Universitas Columbia. Setelah menyelesaikan program doktor ia masih sempat bekerja di KBRI di Amerika.
Pada tahun 1953, Aceh diguncang pemberontakan Darul Islam, yang dipimpin langsung oleh Teungku Daud Beureueh, Aceh melawan Jakarta, karena Soekarno dianggap ingkar janji
.
Dan Pandangan politiknya mulai berbalik 180 derajat ketika pemerintah Indonesia di masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjo (1953-1955) mengejar pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga ke pedalaman Aceh. Menurut salah satu surat kabar di New York bahwa sekitar 92 warga sipil di Pulot, Cot Jeumpa Leupung, Aceh Besar, dibantai serdadu republik pada 26 Februari 1954. Ini ekses akibat ditembaknya belasan prajurit Indonesia oleh mujahidin DI/TII Aceh dua pekan sebelumnya. Karena para mujahid sudah menghilang dari kawasan itu, maka warga sipillah yang dijejerkan di pinggir laut, lalu ditembak mati. Hanya satu yang tersisa hidup. Ia pula yang membeberkan pembantaian sadis itu kepada Acha, wartawan Harian Peristiwa. Asahi Simbun, Washington Post, dan New York Times ikut melansir berita tersebut
.
Dari kota “melting pot” New York, spontan ia layangkan surat pada 1 September 1954 kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo. Ia desak Indonesia untuk segera minta maaf dan mengakui bahwa pembantaian warga sipil tersebut merupakan genosida (pembantaian etnis Aceh). Para pelaku dimintanya agar dihukum berat
.
Menurut Hasan Tiro persoalan yang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Ali Sastroamidjojolah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Menurutnya jika Ali Sastroamidjojo mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertikaian politik tersebut dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka keamanan dan ketentraman akan meliputi seluruh tanah air Indonesia pada saat itu
.
Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia Hasan Tiro menganjurkan Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan: Pertama, Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, rakyat Jawa Barat, Jawa Tengah, rakyat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan rakyat Kalimantan. Kedua, Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan rakyat Kalimantan. Ketiga, Berunding dengan Teungku Muhammad Daud Beureuh, S.M. Kartosuwirjo, Abdul Kahar Muzakar, dan Ibnu Hajar. Jika sampai pada tanggal 20 September 1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Ali Sastroamidjojo, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang tidak berdosa yang akan menjadi korban keganasan agresi yang Ali Sastroamidjojo kobarkan, Maka Hasan Tiro dan putera-puteri Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan-tindakan berikut:
Pertama, Kami akan membuka dengan resmi perwakilan diplomatik bagi Republik Islam Indonesia di seluruh dunia, termasuk di PBB, benua Amerika, Asia dan seluruh negara-negara Islam.
Kedua, Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang segala atas kekejaman, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap Human Right yang telah dilakukan oleh regime Komunis–Fasis Ali Sastroamidjojo terhadap rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan perbuatan-perbuatan maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak zamannya Hulagu dan Jenghis Khan. Kami akan meminta PBB mengirimkan komite ke Aceh. Biar rakyat Aceh menjadi saksi.
Ketiga, Kami akan menuntut regime Ali Sastroamidjojo di muka PBB atas kejahatan genoside yang sedang Ali Sastroamidjojo lakukan terhadap suku bangsa Aceh.
Keempat, Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam, kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan regime Ali Sastroamidjojo terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan.
Kelima, Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap Republik Islam Indonesia, yang sekarang de facto menguasai Aceh sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan.
Keenam, Kami akan mengusahakan pembaikotan diplomasi dan ekonomi internasional terhadap regime Ali Sastroamidjojo dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi PBB, Amerika Serikat dan “Colombo Plan”.
Ketujuh, Kami akan mengusahakan bantuan moral dan materi buat Republik Islam Indonesia dalam perjuangannya menghapus regime teroris Ali Sastroamidjojo dari Indonesia.
Setelah lewat 20 September 1954 anjuran-anjuran Hasan Tiro tidak diindahkan. Ali Sastroamidjojo kemudian mengirimkan delegasinya ke PBB untuk membuat serangkaian fitnah-fitnah keji kepada Hasan Tiro, diantaranya menyatakan bahwa Hasan Tiro mendapat sokongan dari golongan bukan Indonesia dan ancaman bahwa setiap campur tangan untuk membantu gerombolan Darul Islam akan ditolak dan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang tidak bersahabat terhadap Republik Indonesia. Hasan Tiro berjuang keras di New York untuk memasukkan persoalan DI/TII ke dalam forum PBB dengan tujuan supaya kepada rakyat Aceh terutama diberi hak menentukan nasib sendiri (self determination). Akan tetapi usaha mulianya ini menemukan kegagalan
.
Selain itu Pemerintah mencabut Paspor diplomatik Hasan Tiro supaya Hasan Tiro diusir dari Amerika akibatnya 27 September 1954 Hasan Tiro ditahan oleh Jawatan Imigrasi New York. Tetapi karena bantuan beberapa orang senator, Hasan Tiro diterima sebagai penduduk tetap di Amerika Serikat. Sejak itu kita tahu dia menjadi pengkritik keras Soekarno
.
Pada 1958, Hasan menulis buku penting di New York berjudul Demokrasi untuk Indonesia. Dia mengusulkan negara federal untuk Indonesia, melawan konsep negara persatuan versi Soekarno. Dia mengkritik pedas sistem negara kesatuan, yang menguntungkan etnis besar Jawa, dan cuma mendukung apa yang disebutnya“demokrasi primitive”. Baginya, Indonesia terlalu luas untuk diatur secara sentralistik dari Jakarta. Pada tahun 1958, Hasan Tiro menuangkan pemikiran dalam buku berjudul “Demokrasi untuk Indonesia”. Di situ ia tawarkan federasi sebagai bentuk Pemerintah Indonesia, tujuannya agar hubungan daerah dan pusat tidak timpang
.
Hasan lalu melompat ke ide yang lebih radikal, dia menggeser pemikirannya ke nasionalisme Aceh. Pada 1965, pamfletnya “Masa Depan Politik Dunia Melayu” menolak ide Republik Indonesia. Kata Hasan, Indonesia tak lain dari proyek “kolonialisme Jawa”, dan warisan tak sah perang kolonial Belanda. Dengan kata lain, dia menyangkal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 1949. Baginya, hak merdeka harus dikembalikan kepada bangsa-bangsa seperti Aceh atau Sunda, yang sudah berdaulat sebelum Indonesia lahir
.
Sejak itu dia menjelajahi sejarah, menulis sekian pamflet tentang nasionalisme Aceh. Pada karyanya yang lain, “Atjeh Bak Mata Donja” (Aceh di Mata Dunia) ditulis dalam bahasa Aceh pada 1968, dia menguraikan problem absennya kesadaran historis dan politis rakyat Aceh setelah Perang Belanda. Dia mulai merekonstruksi sejarah Aceh, dan menegasi segala upaya integrasi dengan republik
.
Hasan mengkaji lima editorial The New York Times sepanjang April–Juli 1873, fase pertama Perang Aceh melawan Belanda. Dia menggali kembali patriotisme Aceh. Harian kondang itu mengakui kapasitas kesultanan Aceh saat berperang melawan Belanda. Perang menentukan ini, kata Hasan, hanya mungkin dikobarkan karena semua pahlawan Aceh tahu “bagaimana mati” sebagai manusia terhormat
.
Ada dua dokumen penting yang dia dapat di Markas PBB yang membulatkan tekadnya untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Dokumen itu berupa Resolusi PBB tentang Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self Determination). Dokumen lainnya, berupa resolusi bahwa negara kolonial tidak boleh menyerahkan anak jajahannya kepada negara lain
.
Ia menilai, Perang Belanda terhadap Aceh tidak menyebabkan Aceh takluk dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Selain itu, Belanda tak berdasar menyerahkan Aceh–melalui Konferensi Meja Bundar 1949–kepada Indonesia (Jawa), mengingat Belanda tak berkuasa penuh atas Aceh, malah lari meninggalkan Aceh, setelah tentara Jepang diundang ulama masuk Aceh
.
Ditambah alasan-alasan sejarah, etnosentris, dan penguasaan ekonomi oleh Jakarta atas Aceh, membuat Hasan Tiro punya banyak alasan menyambung perjuangan kakek buyutnya, Tgk Chik Di Tiro, untuk mempertahankan kedaulatan Aceh. Ia mengimajinasikan sebuah negara/kerajaan sambungan (succesor state). Untuk itu, Aceh harus mandiri dari Indonesia.
.
Kamp militer di Libya
Hasan paham, Aceh tak mudah diarak ke jalan merdeka. Satu-satunya cara adalah mencari pengakuan internasional, dan berjuang dengan tema hak menentukan nasib sendiri. Hasan melakukan lobi internasional, dan terus berkampanye tentang “dekolonisasi” Indonesia. Pada masa 1980-1990an, dia bergandengan dengan gerakan separatis lain, seperti Timor Timur (Fretilin) dan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada 1980an, ketika gerakannya dipukul secara militer, Hasan membangun kembali gerakan bersenjatanya di luar Aceh. Pada 1986, dia memilih Libya sebagai kamp pelatihan militer. Selama empat tahun kemudian, dia melatih hampir 800 pemuda Aceh. Tak hanya ketrampilan militer, tapi juga dan ideologi keAcehan. Selama di Libya, Hasan terlibat intensif dalam gerakan anti-imperialisme. Selama tahun-tahun itu dia ditunjuk selaku Ketua Komite Politik World Mathabah, satu organisasi revolusioner berbasis di Tripoli. Wadah itu didirikan pemimpin Libya Muamar Khadafi, untuk suatu proyek melawan hegemoni Amerika. Dalam bahasa politik, inilah front menentang imperialisme, rasisme, zionisme dan fasisme.
.
DOM (Daerah Operasi Militer)
Pemerintahan Fasis Orde Baru segera mengantisipasi gerakan ini. Berbagai aksi militer dilancarkan. Aceh kemudian di jadikan ladang Daerah Operasi Militer (DOM). Akibatnya tindak kekerasan/penyiksaan, penangkapan tanpa prosedur, penculikan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, penghilangan nyawa manusia dan praktek-praktek pelanggaran hukum dan HAM lainnya berlangsung hampir setiap saat
.
Pembantaian rakyat Aceh selama berlangsungnya Operasi Militer sejak 1989 hingga 1998 mencapai 30.000 nyawa. Sungguh malapetaka peradaban yang hanya bisa terjadi dalam masyarakat primitif. Maka orang yang wajib bertanggungjawab atas pembantaian-pembantaian tersebut dan segera disidangkan ke masjlis Umum PBB atas nama penjahat perang adalah Jenderal Soeharto, Jenderal (Purn) L. B. Moerdani, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Letjen (Purn) Syarwal Hamid, Jenderal (Purn) Feisal Tanjung, Mayjen (Purn) H. R. Pramono, Letjen Prabowo Subianto, Ibrahim Hasan (Gubernur Aceh periode 1986-1993)
.
Pasca jatuhnya pemerintahan Pembantai Rakyat Soeharto, isu “Aceh merdeka” kembali menjadi sorotan dunia. pada 25 Januari 1999 Hasan Tiro menandatangani surat perihal GAM yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhir tahun 2002, Hasan Tiro menandatangani deklarasi berdirinya Negara Aceh Sumatra
.
Perdamaian
Pada tahun 2000 status darurat militer akhirnya diturunkan menjadi darurat sipil. Dan akhirnya Allah menggenapkan darurat Aceh dengan darurat Tsunami, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami telah meluluh lantakkan bumi Serambi Mekkah tersebut. Sekitar 200.000 warga Aceh meninggal dan hilang. Hasan Tiro yang saat itu menonton tayangan televisi di Norsborg, Swedia, menitikkan air mata. Aceh yang ingin dia rebut sedang luluh lantak. Terjerembab ke titik nadir peradaban. Perlu kondisi damai untuk membangun kembali Aceh dari keterpurukan
.
Lalu, Zaini Abdullah dan Malik Mahmud menyahuti tawaran RI untuk berdamai. Kita melihat bagaimana episode pergolakan ini selesai di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Perdamaian ini pula yang memungkinan Zaini Abdullah dan Malik Mahmud yang awalnya paling dicari aparat keamanan Indonesia, bisa leluasa pulang ke Aceh.
.
Benarkah Hasan Tiro bersedia berdamai dengan RI ?? Sama sekali tidak, Hasan Tiro yang sudah uzur dan pikun di iming imingi janji oleh dua tokoh GAM bahwa PERDAMAiAN HANYALAH TAKTiK BELAKA karena Aceh akan lepas juga nantinya. Hasan Tiro yang sudah uzur dan pikun tidak berdaya. Beliau pernah stroke di Singapura karena kejadian ini namun karena di iming imingi janji oleh dua tokoh GAM bahwa PERDAMAiAN HANYALAH TAKTiK BELAKA karena Aceh akan lepas juga nantinya maka Hasan Tiro percaya saja

Dari Abu Beureueh Ke Hasan Tiro.Hukum Karma berlaku, jika dulu Hasan Tiro menipu Teungku Daud Beureueh dengan membawa lari uang untuk biaya pembelian senjata keluar negeri, maka di usia uzur yang bersangkutan ditipu oleh dua tangan kanan nya..

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan Teungku Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 adalah gagasannya sejak Januari 1965 untuk membentuk Negara Aceh. Baginya, nilai adat Aceh telah dicampakan oleh kemajuan industri pada masa Soeharto.

Hasan Tiro bersama para ulama Aceh menilai kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pemerintah pusat. Tetapi rakyat Aceh tetap miskin, pendidikan rendah dan kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.

Bersama para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh pada waktu itu mengadakan rapat mendirikan GAM kaki Gunung Halimun, Pidie. Walaupun Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM yang ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur.

Sebenarnya sejak 1970-an Hasan Tiro sudah sepakat dengan Daud Beureueh untuk mendirikan Republik Islam Aceh. Hasan Tiro sendiri sudah hampir mengirimkan senjata dari AS saat dia masih belajar di sana.
Kontroversi ini sebenarnya masih mengalir sampai sekarang. Ada yang menganggap, setelah Daud Beureueh turun gunung, ia tidak pernah lagi terlibat dalam gerakan politik. Perlawanan yang diusung GAM, sama sekali tidak terkait dengan DI/TII.

“Kalau Hasan Tiro kan menuntut kemerdekaan, sedangkan DI/TII melawan karena kecewa,” kata M Jasin, mantan Pangdam Iskandar Muda yang dianggap berhasil mengajak Daud Beureueh turun gunung.

Tak hanya Jasin, tokoh-tokoh senior di Aceh juga banyak yang mendukung argumen itu. Dalam sebuah tulisannya di Republika, almarhum Ali Hasjmy, mantan Gubernur Aceh, memutus kaitan GAM dan Abu Beureueh. Menurutnya, GAM dan Hasan Tiro adalah gerakan kriminal, sedangkan DI/TII adalah gerakan politik murni.

Tak heran jika awal-awal perlawanan GAM, Pemerintah Indonesia menuding mereka sebagai gerombolan pengacau keamanan (GPK). Stigma kriminal dimunculkan untuk memutus dukungan pengikut Daud Beureueh yang dikenal sebagai legenda bagi warga Aceh.

Nyatanya, upaya membumikan GAM sebagai kelompok kriminal tetap gagal. Hasan Tiro kadung jadi ikon perlawanan rakyat yang baru, terutama di masa Orde Baru. Lihat saja daftar tokoh pertama yang bergabung dalam GAM. Banyak di antara mereka adalah bekas pendukung DI/TII. Sebut saja Teungku Ilyas Leube dan Daud Husin alias Daud Paneuek (paneuek artinya pendek). Ilyas adalah ulama yang disegani di Aceh Tengah dan merupakan pendukung setia Daud Beureueh. Dalam susunan kabinet GAM pertama, Ilyas duduk sebagai Menteri Kehakiman, sedangkan Daud Paneuek sebagai Panglima Angkatan Bersenjata.

Menurut Baihaqi, mantan pasukan DI/TII, keputusan Ilyas mendukung GAM semata-amata karena kecewa dengan sikap pemerintah yang ternyata hanya memberi janji omong kosong kepada Aceh. “Ilyas orangnya sangat peka terhadap agama. Ketika Syariat Islam tidak berjalan di Aceh, ia orang yang paling marah” kata Baihaqi yang juga sepupu Ilyas.

Padahal, saat Daud Beureueh turun gunung, pemerintah berjanji memberikan tiga keistimewaan untuk Aceh: syariat Islam, pendidikan, dan budaya. Nyatanya, semua janji itu tak dipenuhi. Tak heran, begitu Hasan Tiro mengumandangkan perlawanan di paruh akhir tahun 1970-an, Ilyas pun menjadi orang pertama yang mendukung.

Ketika GAM masih dalam bentuk rancangan, menurut Baihaqi, sebenarnya Daud Beureueh sudah diberi tahu masalah itu. Hanya saja, Beureueh tak mungkin lagi angkat senjata karena di tahun 1976, saat Hasan Tiro datang ke Aceh untuk kedua kalinya, Abu Beureueh sudah berusia 77 tahun.

“Ayahanda tidak perlu berperang. Biar kami saja yang melakukan perlawanan. Kami hanya perlu dukungan dari Ayahanda,” demikian bujuk Hasan Tiro kepada Daud Beureueh seperti ditirukan Baihaqi kepada acehkita.

Sebagai asisten pribadi Abu Beureueh, Baihaqi tahu persis dialog itu. Apalagi, ia masih memiliki hubungan darah dengan Ilyas Leube. “Jadi kalau dikatakan Daud Beureueh mendukung Hasan Tiro, itu bisa jadi benar,” katanya. Bedanya, di masa DI/TII, Daud Beurueh mengumumkan perlawanan secara resmi dan terbuka kepada seluruh masyarakat Aceh, tetapi di masa GAM, ia lebih banyak diam.

Hubungan Daud Beureueh dan Hasan Tiro sebenarnya pernah memburuk. Dalam bukunya, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, wartawan Neta S Pane menulis, saat pulang ke Aceh pada 1975, Daud Beureueh pernah memberikan uang sebesar Rp 12,5 juta kepada Tiro untuk membeli senjata. Singkat cerita, saat muncul lagi pada 1977, alangkah terkejutnya tokoh-tokoh GAM karena tak mendapatkan apa yang diharap. “Hasan Tiro hanya membawa tiga pucuk pistol jenis colt dan dua pucuk senjata double loop. Beberapa tokoh GAM mengejeknya bahwa senjata itu hanya cukup untuk membunuh babi hutan,” tulis Neta yang kini mengelola Lembaga Pengamat Polri (Gamatpol).

Meski demikian, Daud Beureueh tak pernah marah kepada Hasan Tiro. Dukungan Daud Beureueh kepada GAM juga dibenarkan Zakaria, seorang tokoh GAM yang tinggal di Thailand. Menurutnya, saat Hasan Tiro melakukan pendidikan politik di hutan, beberapa kali Daud Beuerueh mengirimkan bantuan kepada mereka. “Saya sering sekali disuruh Daud Beureueh menyampaikan bantuan itu,” akunya.

Bantuan tak hanya berupa uang, tapi juga bahan makanan untuk Hasan Tiro dan pendukungnya. Dukungan Daud Beureueh kepada GAM pada masa itu diberikan karena Hasan Tiro bertekad mendirikan negara Islam di Aceh. Zakaria sendiri termasuk pendukung Hasan Tiro paling setia. Ketika operasi militer berlangsung pada 1983, ia berhasil melarikan diri ke Malaysia. Pertemuan terakhir acehkita dengan Zakaria berlangsung di Thailand, dua tahun lalu.

Dalam barisan GAM, Zakaria yang saat ini berusia sekitar 69 tahun, menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang ditempatkan di Thailand. Dia orang penting yang berperan sebagai penyedia senjata untuk GAM. Senjata itu dibeli dari perbatasan Kamboja dan Vietnam, selanjutnya dikirim melalui pesisir pantai Malaysia menuju pantai Aceh Timur.

Zakaria mengisahkan, untuk menyampaikan bantuan dari Daud Beureueh kepada Hasan Tiro, ia harus berhati-hati. Soalnya, sejak 1977, setahun setelah kemerdekaan GAM diproklamasikan, pemerintah mulai mendatangkan pasukan ke Aceh.

Setelah Hasan Tiro kembali ke Amerika pada 1979, kekuatan GAM tak luntur. Semakin lama, pengikutnya kian banyak. Intelijen TNI sendiri disebut-sebut mengetahui kalau Daud Beureueh memberi dukungan moral kepada GAM. Untuk mencegah meluasnya pengaruh ulama itu, dalam sebuah operasi intelijen yang dipimpin Lettu Sjafrie Sjamsoeddin (sekarang Sekjen Departemen Pertahanan berpangkat Mayjen), pada 1 Mei 1978, Daud Beureueh dibawa secara paksa. Ia tak kuasa melawan karena sudah dibius. Daud Beuereueh dibawa ke Medan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya ditempatkan di sebuah rumah mewah di bilangan Tomang, Jakarta Barat, sebagai tahanan di sangkar emas.

Ini upaya mengungsikan Daud Beureueh kedua kalinya setelah pada 1971 ia ‘dipaksa’ keliling Eropa untuk mencegah pengaruhnya meluas di Aceh saat berlangsungnya pemilu. Daud Beureueh sendiri adalah pendukung PPP.

Saat Abu Beuereueh menetap di Jakarta, operasi penumpasan GAM dilakukan besar-besaran. Satu demi satu orang-orang dekat Hasan Tiro tewas. Sebut saja Dr Muchtar Hasbi, seorang intelektual muda Aceh, 35 tahun, yang tewas setelah disiksa. Mayatnya dikembalikan ke keluarganya dalam keadaan tanpa pakaian. Muchtar Hasbi adalah Perdana Menteri pertama GAM.

Dr Zubir Mahmud, 29 tahun, yang dalam kabinet GAM menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial, juga tewas ditembak tak jauh dari rumahnya pada Mei 1980. Selain itu, Teungku Haji Ilyas Leube yang menggantikan posisi Muchtar sebagai Perdana Menteri, juga tewas di ujung peluru pada Juli 1982.

Para sejarawan Aceh menyebut, Daud Beureueh sebenarnya sangat kecewa dipindahkan ke Jakarta. Selain karena ruang gerak yang selalu diawasi, ia juga sedih karena dijauhkan dengan murid-muridnya. Ia menjadi terhalang menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ia pun tak lagi bisa tampil sebagai imam masjid. Tapi ia sendiri tak kuasa melawan karena kesehatannya sudah menurun. Ia menetap di Jakarta bersama anak dan cucunya dengan fasilitas dari pemerintah.

Kegelisahan Teungku Daud itu dirasakan sahabat dan murid-muridnya. Beberapa orang yang penah dekat dengannya, antara lain Ali Hasjmy (saat itu sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry setelah pensiun dari Gubernur Aceh) dan Teungku H Abdullah Ujongrimba (Ketua MUI Aceh), melobi Wakil Presiden Adam Malik agar memulangkan Daud Beureueh ke Aceh. Mereka menjamin, selama di Aceh, Daud Beureueh tak akan memberikan perlawanan kepada pemerintah, apalagi ikut mendukung GAM.

Harapan itu terkabul. Pada 1982 ulama simbol perlawanan itu kembali ke Bumi Seulanga. Malangnya, pada 1985, ia terjatuh dari tempat tidur sehingga engsel pinggulnya mengalami gangguan. Sejak itu ia tidak bisa berdiri. Tamu-tamu yang datang mengunjunginya tetap disambut secara terbuka. Legenda Aceh itu akhirnya meninggal dunia pada 10 Juni 1987.

Jasadnya dimakamkan di bawah pohon mangga di pekarangan Masjid Baitul A’la lil Mujahidin di Beureunen. Seluruh Aceh berduka. Sejak itu, tragedi demi tragedi berkali-kali singgah di bumi Serambi Mekkah. Dua tahun setelah kepergian sang tokoh, Tanah Rencong bersimbah darah dengan digelarnya Operasi Jaring Merah atau pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).

Sepeninggal Daud Beureueh, Hasan Tiro pun menjadi simbol perlawanan baru, lengkap dengan segala kontroversinya

.
Pulang Kampung
Pada 9-10 Oktober 2008 Ratusan kendaraan yang membawa ribuan warga Aceh yang datang dari berbagai kabupaten seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, dan Pidie memadati Banda Aceh. Mereka berkumpul di Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh dan rela menginap di tempat-tempat terbuka seperti pelataran Masjid Raya menyambut kedatangan Wali Nanggroe yang juga proklamator Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro.

Antusiasme juga terlihat dari pengurus dan simpatisan Partai Aceh, salah satu partai lokal yang didirikan mantan aktivis GAM. Ratusan kendaraan yang lalu lalang di berbagai jalan utama kota Banda Aceh ditempeli berbagai atribut Partai Aceh.
.
Pada 11 Oktober 2008 Pesawat sewaan yang mengangkut mantan pemimpin GAM Hasan Tiro (83) mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, NAD. Kedatangan Hasan Tiro dan rombongan dari Kuala Lumpur, Malaysia, dikawal ketat oleh satuan tugas yang dibentuk Komite Peralihan Aceh
.
Saat turun dari tangga pesawat, Begitu turun dari pesawat, Hasan Tiro langsung bersujud mendapat kalungan bunga dari Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar. Dalam rombongan Hasan Tiro terlihat antara lain Gubernur Irwandi Yusuf dan sejumlah mantan petinggi GAM, yakni Muzakkir Manaf serta Dr Zaini Abdullah. Hasan Tiro melambaikan tangan ke arah ratusan orang yang berkumpul di Bandara
.
Dari bandara, rombongan Hasan Tiro langsung menuju Masjid Raya Banda Aceh, pusat berkumpulnya ratusan ribu warga. Namun, kondisi fisik dan usia Hasan Tiro tak memungkinkannya berbicara lama secara langsung dengan massa di hadapannya. Hasan Tiro hanya berpidato secara singkat dalam bahasa Aceh. ”Assalamualaikum, saya sudah kembali ke Aceh. Allahu Akbar,” ujarnya
.
Kemudian ia kembali ke Swedia dan akhirnya kembali menetap di Aceh pada tahun 2010. Masih banyak orang yang berharap ia kembali menjadi pemimpin sejati masyarakat. Ia lalu dipanggil “Wali Nanggroe”, penghargaan adat yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain Hasan Tiro sepanjang sejarah Aceh. Gelar ini diberikan secara “aklamasi” tanpa sebuah proses apapun. Hampir semua orang Aceh tahu kalau ia adalah Wali Nanggroe.
.
Sang Wali Pergi
Pada 3 Juni 2010, Hasan Tiro kembali terbaring sakit. Jantung, dan komplikasi organ dalam, memaksanya berdiam di Rumah sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh. Tekanan darahnya 70-40. Seiring dengan dunia yang terus berputar, dan waktu menjawab banyak persoalan. Kamis, 4 Juni 2010, 26 jam setelah pemerintah Indonesia memberikan hak kewarganegaraan Indonesia kepadanya, Hasan Tiro menghembuskan nafas terkahir di Banda Aceh. Ia dimakamkan di sisi kuburan kakeknya, Teungku Chik Di Tiro, di Aceh Besar. Di sana ia mengakhiri semua petualangan dan perjuangan ideologisnya. Pada saat matahari tegak lurus dengan bumi, pada hari itu, orang-orang Aceh meratap.

Innalillahi Wa Innaillaihi Rojiun..
Kamis, 3 Juni 2010 sekitar pukul 12.12 Wib, tokoh kharismatik Aceh Tengku Muhammad Di Tiro berpulang ke pangkuan illahi di RS Zainal Abidin.

Sosok yang akrab disapa Paduka Wali oleh masyarakat Aceh merupakan figur kontroversial. Bila di Jawa ada Sosok Soekarno, maka di Aceh ada Tengku Hasan Tiro.

Asli :http://partaiindependenaceh.wordpress.com/2012/04/11/sejarah-tamatnya-perjuangan-gam-kubu-yang-memakai-kekerasan/

MoU itu hanya perdamaian antara kelompok GAM Malik-Zaini dengan NKRI

Wawancara dengan DR. Husaini Hasan : “MoU itu hanya perdamaian antara kelompok GAM Malik-Zaini dengan NKRI”
.
Mantan Menteri Pendidikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menjabat Ketua Majelis Pemerintahan (MP) GAM –sempalan GAM yang berpusat di Malaysia–
.
Dr. Husaini Hasan: ” Sifat pemerintahan GAM MM yang berbau mafia ini Gerakan yang dipandu oleh Malek Mahmud dan Zaini Abdullah juga telah dibubarkan dan diganti dengan Partai Aceh (PA) yang hari ini sedang disibukkan dengan beberapa agenda pragmatis, seperti merebut kursi Gubernur. Dalam pergerakan Aceh Merdeka yang kelak popular menjadi Gerakan Aceh Merdeka, nama dokter Husaini Hasan tetap melekat. Pria lulusan Universitas Sumatera Utara ini selalu mendampingi deklarator GAM Hasan Tiro dari Aceh hingga ke Swedia. Bagaimana pemikiran sesepuh GAM angkatan pertama ini terhadap situasi Aceh terbaru, simak wawancara yang dilakukan pada bulan Agustus 2011 melalui surat elektronik dan telepon seluler internasional berikut ini :
.
Apa kabar? Anda tinggal di mana sekarang?
Sehat Alhamdulillah, maklumlah sudah tua tentu banyak kekurangan disana-sini. Sudah 67 tahun. Seperti kata pepatah Aceh: ”Geutanjoe ka tuha, gura hana le.” Kita orang tua, lucu itu tidak ada lagi. Saya tidak sama seperti masa muda. Saya sudah operasi coronary by pass pada tahun 2009 dan masih ada serangan migren kadang-kadang. Kadangkala saya tinggal di Stockholm dan di Australia.
.
Anda masih mengikuti situasi politik di Aceh? Bagaimana mengamati pemilu di sini?
Saya tidak begitu tertarik dengan pemilihan Gubernur NKRI. Kalau saya tertarik kepada kedudukan Gubernur Aceh tidak perlu saya ikut Tgk. Hasan di Tiro. Buat apa korbankan rakyat kalau hanya untuk kepentingan pribadi? Cukup ikut dengan Partai Politik, tidak perlu angkat senjata.
.
Sebagai Propinsi NKRI tentu saja Aceh harus tunduk kepada Undang-undang Negara Republik Indonesia, yang tentu saja kepentingan NKRI itu lebih penting daripada Aceh. Aceh hanya berpenduduk 1,7 % dari seluruh Indonesia. Jawa berpenduduk hampir 50% dari seluruh Indonesia tentu kepentingan Jawa lebih besar dari Aceh. NKRI sebagai Central State government tidak akan menguntungkan Aceh.
.
Apa maksud Central State Government?
Negara yang berbentuk Central State Government seperti USSR, Soviet Union dan Jugoslavia tidak bisa bertahan. Negara tersebut hanya dapat bertahan 65-70 tahun lalu pecah menjadi banyak negara-negara merdeka. Indonesia sudah merdeka 66 tahun juga sudah tiba saatnya pecah menjadi paling kurang 7 negara Melayu dan Melanesia.
.
Kembali ke pemilu gubernur, siapa calon terbaik?
Bagi saya semuanya baik asal memikirkan rakyat dan pembangunan Aceh di segala bidang. Aceh sangat ketinggalan dibanding negara maju. Yang sangat saya sesalkan kenapa harus berkelahi sesama bangsamu sampai saling membunuh, hanya untuk merebut kursi gubernur. Hanya bertujuan untuk memikirkan projek besar-besar dan korupsi. Tidak ada etika ber-politik, tidak ada perikemanusiaan memperkosa HAM. Rakyat Aceh harus belajar cara-cara berdemokrasi, cara menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Harus lemah-lembut dan saling menyayangi sesama Aceh dan tegas terhadap musuh Aceh. Hadis Nabi: ”Asyiddau ’alal kuffar, ruhama u bainahum.”
.
Bagaimana dengan MoU dan perdamaian Aceh?
Pertama dari sejak semula saya tidak setuju dengan MoU karena MoU itu hanya perdamaian antara kelompok GAM Malik-Zaini dengan NKRI. Mayoritas rakyat Aceh dan sebagian kelompok GAM oposisi dari kami tidak dibenarkan ikut dalam perundingan.
.
Kedua, isi MoU bertentangan dengan Proklamasi Aceh Merdeka 1976 dengan memasukkan kembali Aceh sebagai Propinsi NKRI yang sudah kita nyatakan merdeka dari NKRI. Kejadian MoU serupa benar dengan kejadian ketika DI/TII pada tahun 60-an. Disaat-saat militer kita cukup kuat dan de facto hampir seluruh Aceh dalam kekuasaan kita, lalu kita menyerah.
.
Ketiga, kenapa pelanggaran HAM dan pembunuhan sipil di Aceh harus ditutup-tutup dalam MoU? Siapapun yang bersalah harus dituntut baik TNI atau GAM. Kedua mereka harus dibawa ke International Court of Justice.
.
Saya ingin Aceh ini aman damai sebagai gelarnya semula Darussalam wal aman. Hari ini jelas bahwa MoU itu gagal. Tidak ada keamanan di Aceh hari ini. Polisi tidak berfungsi, menjaga keamanan rakyat. Rakyat tidak tahu kemana harus mengadukan kesusahannya. Keamanan kampung ditentukan oleh gang-gang berandalan yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin MoU tidak akan menyelesaikan masalah konflik Aceh. Masalahnya lebih dalam dan lebih serius dari itu.
.
Apa maksud Anda masalah Aceh lebih dalam dan lebih serius daripada masalah keamanan dan pembangunan?
Rakyat Aceh telah menyadari bahwa mereka bukan bangsa Indonesia tetapi bangsa Aceh yang telah mempunyai tamaddun sendiri, sebagai satu bangsa merdeka jauh sebelum Indonesia merdeka.
.
Lihat sejarah Aceh dalam buku-buku Belanda dan Inggeris. Bangsa Aceh ingin menentukan nasibnya sendiri yang tidak pernah diberikan kesempatan oleh Republik Indonesia. MoU tidak membahas masalah ini. Ideologi dan keinginan untuk merdeka ini tidak akan pernah padam dalam dada dan benak orang Aceh. Makin diperas dan dianiaya dendam mereka bertambah dalam terhadap apa saja yang berbau Indonesia. Tidak baik bagi kita sesama Islam.
.
Kalau Aceh ingin merdeka tentunya memecah NKRI, maka GAM dicap separatis atau pemberontak?
Hak Kemerdekaan satu bangsa adalah hak suci bagi semua bangsa diatas dunia. Perjuangan untuk memerdekakan suatu bangsa adalah perjuangan suci yang dituntut oleh semua bangsa. Tercantum didalam Universal Declarations of Human Rights dan dijunjung tinggi oleh semua bangsa-bangsa anggota PBB. Penjajahan satu bangsa atas bangsa lain adalah perbuatan terlarang pada masa kini, yang dikutuk oleh semua bangsa.
.
Indonesia baru merdeka 66 tahun lalu. Aceh masih sebagai satu bangsa yang dijajah oleh Hindia Belanda dan Jepang. Jadi bangsa Aceh masih dalam proses untuk melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Kini dari NKRI.
.
Mengenai penilaian sebutan pemberontak atau pahlawan tergantung pandangan siapa yang menilai. Contoh Teungku Tjhik di Tiro, Tjut Njak Dien, Pattimura, Diponegoro, Imam Bonjol, bagi Belanda semua dicap pemberontak. Tetapi bagi orang Aceh, orang Ambon, orang Jawa dan Padang mereka adalah pahlawan bangsa.
.
Saya mengharapkan agar rakyat Aceh dapat membedakan hal ini dan menghormati syuhada Atjeh Merdeka seperti Dr.Mukhtar, Dr. Zubir, Tgk. Ilyas Leube, Tgk. Idris Ahmad, Tgk. Abdullah Syafii dll. sebagai Pahlawan bangsa Aceh, bukan sebagai pemberontak seperti yang diklaim oleh TNI.
.
Ada rumor Anda bekerjasama dengan RI, dan mendapat sangat banyak uang dari pemerintah RI?
Rumor seperti ini sudah seringkali dilontarkan kepada saya. Perlu saya nyatakan bahwa setelah saya ikut Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976, dan bersama dengan Tgk. Hasan di Tiro alm, saya tidak pernah bekerja sama dengan Indonesia. Memang pada tanggal 23 Juli 2011 saya diundang menghadiri rapat rekonciliasi para ilmuwan dan LSM Aceh di Kuala Lumpur. Saya diberikan ticket free untuk menghadiri rapat tersebut dan hotel. That’s it.
.
Di dalam rapat tersebut saya memberikan pidato dalam bahasa Aceh yang bertujuan untuk menggalang persatuan sesama Aceh dan berusaha menyelesaikan masalah di Aceh tidak dengan jalan kekerasan tetapi melalui meja perundingan dan cara-cara yang berlaku dalam dunia internasional. Kehadiran saya dalam pertemuan tersebut tidak berarti saya bekerjasama dengan Indonesia.
.
Memang ada sebahagian kawan-kawan seperjuangan yang berprinsip tidak boleh menyelesaikan konflik Aceh melalui meja perundingan dengan RI. Mereka berprinsip RI adalah musuh Aceh yang telah membunuh puluhan ribu orang Aceh. Jadi tidak patut untuk duduk satu meja dengan RI.
.
Bagi saya memilih menyelesaikan masalah melalui meja perundingan kalau kesempatan itu masih ada. Yang penting Aceh mesti bersatu kendati apapun jalan yang kita tempuh. Ulama dan para ilmuwan harus bersatu padu memimpin rakyat.
.
Apakah Malik Mahmud ini yang disebut “Mafia Singapura?”

hari ini, rakyat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang menerima otonomi Aceh? Atau siapa mengkhianati Proklamasi 1976, serta membubarkan Gerakan Perlawanan?

.

Malik Mahmud menggelari dirinya sebagai Meuntroe Malek. Padahal nama sebenarnya Khila Bin Mahmud alias Malik Haytar Bin Mahmud. Dia tinggal bersama Ibunya di Singapura, tidak berapa fasih berbahasa Aceh. Ayahnya keturunan India yang lahir di Aceh. Dulu dia tukang tenteng tas Hasan Tiro. Dia menjadi dalang pengutipan dana dari buruh buruh kontrak warga Aceh di Malaysia sejak tahun 1985. Dia juga yang menjadi dalang terjadinya peristiwa Semenyih (Malaysia) pada tahun 1997 yang mengorbankan puluhan warga Aceh. Husaini kecil menghabiskan masa kecilnya di Langsa. Lepas sekolah dasar di SD Muhammadiyah, dan SMP Negeri I di Langsa, Husaini melanjutkan ke SMA Negeri IV di Medan. Sambil kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, ia aktif di organisasi masyarakat Aceh, PERKASA

.

Tamat tahun 1973, ia ditugaskan di RSU Banda Aceh dan Sabang. Konsultan Mobil Oil, dirangkapnya, sampai ia kembali lagi ke Medan untuk melanjutkan pendidikan specialist Obstetrics and Gynecology di kampus serupa. Keinginannya yang besar untuk belajar, membawanya melanglang buana ke Swedia dan Malaysia. Gelar Specialist Kebidanan dari Medical Board Sweden dan Malaysian Medical Council pun direngkuhnya. Tak heran, wawancara pun berlangsung dalam dialek Melayu yang kental.

Dari perkawinannya di tahun 1966, Husaini dianugerahi 2 pasang anak. Apa harapan dan pesan anda kepada masyarakat internasional? Bersikaplah netral dan adil kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai, yakni Indonesia dan Aceh. Hormatilah Hak-hak azasi manusia rakyat Aceh sebagai kumpulan manusia seperti manusia-manusia lain diatas bumi. Kami bangsa Aceh tidak berniat buruk kepada siapapun diatas dunia ini, apalagi kepada saudara-saudara kami serumpun bangsa-bangsa melayu di nusantara yang selalu kami bantu sejak berabad-abad, dengan balatentara kami di masa dahulu, dan dengan minyak dan gas kami dimasa sekarang

Menteri Pendidikan Aceh Merdeka angkatan tahun 1976

Pengakuan GAM versi Dr Husaini Hasan, Menteri Pendidikan Aceh Merdeka angkatan tahun 1976 :
Sejarah ini saya ceritakan berdasarkan dari pengalaman saya sendiri yang telah mengikuti perjuangan GAM sejak dari semula sampai sekarang, tidak pernah berhenti: mulai dari pergerakan dibawah tanah yang kami mulai di Medan bersama-sama dengan Dr. Mukhtar Y. Hasbi, Ir. T. Asnawi dan Tgk. Amir Ishak, jauh sebelum Proklamasi 4 Desember. 1976, malah jauh sebelum Tgk. Hasan di Tiro kembali ke Aceh.
.
Sebagai patokan untuk sejarah AM masa kini dimulai sejak Tgk. Daud di Beureu-eh pergi berobat keluar negeri di tahun 1974. Tentu sebelum Abu Beureu-eh berangkat keluar negeri telah bermusyawarah dengan orang-orang tua Aceh yang masih setia dengan perjuangan, antara lain: Tgk. Umar di Tiro, Tgk. Muhammad Zainul Abidin dan beberapa pengikut setia DII, TII Aceh. Salah seorang sahabat saya, Dr. Ishak Abbas ikut mengawal Abu sebagai doktor pribadi beliau. Program yang dibuat oleh Tgk. Daud di Beureu-eh pada saat itu antara lain adalah menjumpai Tgk. Hasan Muhammad di Tiro dan memberi tugas kepada beliau untuk urusan pembelian senjata dan membawa pulang perlengkapan angkatan perang tersebut ke Aceh. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa Prang AM ini adalah sambungan dari Prang Darul Islam, cuma sifatnya tidak lagi Indonesia di belakangnya tetapi Aceh berdiri sendiri di luar Indonesia, karena Tgk. Daud di Beureu-eh telah memproklamirkan RIA (Republik Islam Aceh) pada akhir perjuangan DII, tahun 1961.
.
Semasa saya bersama dengan PYM WN Tgk. Hasan M. di Tiro, kami tidak pernah memisahkan Perjuangan GAM dari perjuangan Rakyat Aceh. Motto kami adalah ‘perjuangan dari rakyat dan untuk rakyat’. Diawal-awal tahun 1976-1979, kami semua para menteri kabinet turun ke kampung-kampung dan berjuang bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dalam segala lapisan masyarakat, termasuk ulama dan menggerakkan mahasiswa dan pemuda, yang kesemuanya menjadi anggota angkatan tentera AM
.
Kita tidak pernah memisahkan diri kita dari rakyat. Rakyat di kampung-kampung yang kami lalui di seluruh Aceh, dimana-mana benar-benar merasakan bahwa kami adalah anak rakyat, bahagian dari mereka yang mengorbankan diri dan karir kami untuk mereka, untuk kelanjutan bangsa dan Negara Aceh. Demikian yang dilakukan oleh Asysyahid Dr. Tgk. Mokhtar Yahya Hasbi di Wilayah Pase; asysyahid Tengku Haji Ilyas Leube dari Lingge, Takengon; asysyahid Dr. Zubir Mahmud di Wilayah Peureulak, assyahid Nek ‘Un di Wilajah Teumiëng, asysyahid Tgk. Idris Ahmad di Wilajah Batèë Iliëk; asysyahid Tgk. Ibrahim Abdullah di Wilayah Glumpang Minjeuk; asysyahid Tgk. Abdullah Shafii di Wilayah Pidië dan Tgk. Bataqiah di Meulaboh, semuanya berjuang untuk rakyat Aceh, demi bangsa Aceh.
.
Gerak langkah GAM dibawah pimpinan Malik Mahmud (MM) sangat jauh berbeda dengan GAM yang kami pimpin pada permulaannya. Meskipun nama MM telah dicantumkan sebagai Menteri Negara di tahun 1976, tetapi yang membuat MM berpengaruh di dalam GAM dimulai ditahun 1987, di saat ia mendapat tugas untuk me-rekrut anak-anak muda dari Aceh dan dari Malaysia untuk dilatih di Libya dan dari Libya dipulangkan ke Aceh. Semua mereka ini sebelum pulang ke Aceh juga harus melalui MM. Semua pemuda latihan Libya hanya mengenal MM sebagai pemimpin AM, tidak tahu menahu seluk beluk ideologi AM apatah lagi sejarah Pra AM. Tidaklah heran kalau garis perjuangan TNA dibawah MM berbeda daripada dari tujuan semula
.
Secara garis besarnya GAM MM memisahkan diri dari rakyat. Mereka menunjukkan dirinya sebagai penguasa dan mendikte rakyat. Siapa yang membangkang langsung ditindak. Hanya ada dua pilihan, yaitu: jalankan perintah atau bayar pajak yang ditetapkan atau anakmu yatim, kehilangan bapaknya. Bukan saja kepada rakyat, bahkan kepada rekan seperjuangan yang berlainan pendapat langsung digeser, difitnah dan tidak sedikit yang dihukum mati. Contoh rekan seperjuangan yang saya maksud: T. Don Zulfahri, Tgk. Haji Usman, Tgk. Abdul Wahab, Tgk. Abdullah Shafii dll. Gurèë Rahman difitnah dan diperangkap hingga dimasukkan ke dalam penjara Malaysia. Tgk. Daud Husin difitnah dan dicopot dari jabatannya serta diperintah bunuh. Besar dugaan pembunuhan Djafar Siddik SH, Prof. Safwan Idris, dan Prof. Dr. Dayan Daud pun ada sangkut-pautnya dengan perebutan kuasa dikalangan masyarakat Aceh dan dalam usaha pembersihan lawan politik MM.
.
Sangat disayangkan, Tgk. Hasan diserang penyakit Stroke ditahun 1997 dan MM berusaha menutup-nutupi keadaan WN agar dia dapat menggunakan bayangan WN untuk menutupi gerak langkahnya sendiri, sebelum ia yakin bahwa massa rakyat Aceh telah dapat dipegangnya, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa semua ulah dan tingkah lakunya berdasarkan atas perintah WN.
.
Sifat pemerintahan GAM MM yang berbau mafia ini terlihat jelas di dalam Perundingan HDC pertama atau pada Pra HDC di Geneva. Direktur HDC, Martin Griffith dan sekretarisnya Dr. Louiza datang ke Stockholm menjumpai saya dan kawan-kawan sehubungan dengan pembahasan kemungkinan untuk menyelesaikan konflik Aceh-RI di meja perundingan
.
Dalam kesempatan ini saya meminta kepada HDC supaya tim Aceh dipersatukan dahulu secara terpisah sebelum bertemu dengan utusan dari RI. Maksud saya menggunakan kesempatan yang sangat baik untuk mempersatukan semua golongan dari aktivis Aceh dengan GAM dari dalam dan luar negeri. Saya menyatakan kepada Martin Griffith dan Louiza untuk memanggil lima orang Aceh dari dalam Negeri untuk datang ke Jeneva, antara lain: Sdr. Nazar sebagai wakil mahasiswa dan SIRA; Tengku Ibrahim Panton mewakili Ulama; Otto Syamsuddin Ishak, wakil NGO, Prof. Abdullah Ali dll. Lagi
.
Saya juga menelepon kepada Sdr. Hasballah MS yang pada waktu itu menjabat Menteri HAM, supaya memberi fasilitas (uang dan passport) kepada orang-orang yang tersebut diatas agar mereka semua dapat datang mengikuti perundingan di Jeneva. Saya juga meminta kepada HDC agar diberi satu hari untuk kami sendiri dapat berjumpa untuk merekonsiliasi dan sama-sama mengatur strategi dalam menghadapi NKRI. Saya meminta kepada HDC untuk mempertemukan kami dengan pihak MM serta dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh tersebut. Tetapi malang, apa yang terjadi adalah semua rancana saya itu dibatalkan oleh MM. Dr. Louiza menceriterakan kepada saya bahwa MM menolak bertemu dengan kami dan wakil-wakil dari Aceh seperti yang saya usulkan diatas. Ia hanya mau bertemu dengan Wakil NKRI dihari Kamis dan kami bertemu dengan NKRI pada hari Jumat. Dan yang paling ironis lagi, pada hari Jumat tersebut Dr. Louiza membisikkan kepada saya bahwa MM baru saja meneleponnya dan mengancam supaya kami tidak di-ikut sertakan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.
.
Perlu saya tambahkan sedikit lagi bahwa rekonsiliasi yang saya usahakan diatas adalah rekonsiliasi ke II yang saya usahakan dengan bantuan teman-teman seperjuangan yang cinta kepada perdamaian dan persatuan bangsa Aceh dan tidak ingin pertumpahan darah sesama bangsa. Rekonsiliasi pertama yang kami usahakan adalah dengan bantuan IFA, USA. Dalam rapat IFA di Washington tahun 1999 yang dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh oleh Prof. Dr. Abdullah Ali, Ir. Ibrahim Abdullah, Sdr. Ghazali Abbas, dan beberapa aktivis; disitu kami memutuskan untuk mengirim delegasi penengah untuk menjumpai MM melalui M.Nur Juli di Singapura untuk mengadakan rekonsiliasi mendamaikan perpecahan dikalangan GAM. Team delegasi penengah yang dikirim untuk menjumpai MM waktu itu diketuai oleh Sdr. Asjsjahid Jafar Siddik SH dengan dua orang anggota Sdr. Ir. Ibrahim Abdullah dan Sdr. Adam Djuli. Ternyata tim pendamai ini gagal dan ditolak oleh MM, dan yang sangat sedih bagi kita Sdr. Jafar Siddik sendiri didapati terbunuh dengan sangat sadis dan misterius.
.
Demikianlah serba singkat pengalaman saya bersama ‘Wali Nanggroe Atjèh’ yang telah beberapa kali membatalkan usaha kami untuk mengadakan rekonsiliasi dan pemersatu semua grup aktivis dan pejuang kemerdekaan Aceh untuk sama-sama memikirkan kelanjutan nasib bangsa. Bagi saya tidak ada gunanya kita memperdebatkan kedudukan Wali Nanggroe pada saat ini. Wali Nanggroe apa? Nanggroe kita belum ada. Wali Nanggroe dari Provinsi Aceh of the Republic of Indonesia?
.
Jangankan kedudukan Wali Nanggroe, kedudukan Sultan pun kalau dibawah NKRI tidak ada harganya. Lihat Sultan Deli, di Istana Maimun. Beliau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa sekarang! Yang penting perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Aceh yang kini telah diselewengkan kedalam NKRI menjadi Propinsi NKRI harus dikembalikan ke tujuan semula. Atjèh harus merdeka sebagaimana sebelum kolonial Belanda datang. Indonesia yang menggantikan kolonial Belanda harus keluar dari Aceh. Proklamasi 4 Desember 1976 yang telah dikhianati. hak menentukan nasib diri sendiri bangsa Aceh inilah yang harus kita tuntut, sampai kapanpun, kalau perlu sampai dunia kiamat bersambung-sambung, turun-teumurun sampai ke anak cucu, Insya Allah.
.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_LZusYhUulk
MP GAM lengkap dengan struktur. Sosok Teungku Husaini Hasan yang di kalangan GAM pernah diklaim sebagai pemimpin MP GAM menduduki posisi Parliament Speaker dalam gerakan ini.
.
Pesan yang saya tangkap, Gerakan ini hendak membuka front perlawanan dengan GAM pimpinan Malek Mahmud dan Zakaria Saman. . Membaca rilis ini, kita tersentak, saat disebutkan pembunuhan sejumlah tokoh Aceh seperti Prof Safwan Idris, Prof Dayan Dawood, Teungku Nashruddin Daud, dan Jakfar Siddik atas perintah petinggi GAM pimpinan Malek Mahmud dan Zakaria Saman
.
Kita juga bisa membaca bagaimana kisah syahidnya Teungku Abdullah Syafie, Ismail Syahputra, Ishak Daud dan lain-lain.Agar terbaca utuh rilis tersebut, saya kutip lengkap di bawah ini seperti apa adanya:
Pembunuhan Bangsa Aceh Oleh Malik Mahmud & Zakaria Saman
Kepada Bangsa Aceh semua,
Assalamualaikum.
Berikut ini adalah daftar nama-nama Bangsa Aceh yang telah dibunuh atas perintah Malik Mahmud dan Zakaria Saman:
1. Malik Mahmud dan Karya Saman, dalang pembuhunan Safwan Idris, 16 sept 2000. Ayah Almarhum tdk tahu, sampai Tgk Idris yg peusijôk Malik Mahmud waktu pertama datang keAceh tahun 2006.
2. Malik Mahmud dan Karya Saman, otak pembunuhan Dayan Daud 6 sept 2001, yg memerintahkan pasukan katak hijau Pidie.
3. Malik Mahmud dan Karya Saman yang memberi perintah membunuh Jafar Sidiq di Medan, dituduh ada hubungan dengan MP-GAM, pimpinan Husaini Hasan.
4. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Tengku Nashruddin Daud, anggota DPRD Aceh Selatan, dituduh tak menyukai pemimpin GAM.

5. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Ismail Shah putra, sesudah mengirim milyard rupiah kedalam rekekning abangnya Amir Mahmud di Singapura.
6. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Brigjen HT Johan, mantan Wagub dan otak pembunuh Zaini Sulaiman, anggota DPRD Aceh.
7. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan sadis atas Tengku Usman Pasi lhok dan Tengku Wabah di Sungi Cincin, Gombak Malaysia, sebab dituduh rapat dengan MP-GAM dan MB-GAM. Eropa

8. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Iftah Habib dan Win Zuhdi Banta mude yang dibunuh secara sadis oleh Ilham Illyas Leubé dkk. Alm dibunuh setelah mengirim 2 miyard rupiah kedalam rekekning abangnya Amir Mahmud disingapura.
9. Pada tahun 1999 Malik Mahmud dan Karya Saman memerintahkan pasukan kombatan Gam untuk menghabisi semua anggota DPR dan pejabat diAceh yang dianggap pro Indonesia dan tidak membantu perjuangan GAM

10. Memerintahkan panglima wilayah Pidie untuk mengucilkan Tgk Lah Syafii dan tidak dibolehkan mengawal beliau setelah dituduh memberi komentar salah kepada Bondan Gunawan, sehingga beliau ditembak pasukan Indonesia tanpa pengawalan pasukan GAM, pengawal rekan setia dan isterinya
11. Malik Mahmud dan Karya Saman mencopot jabatan panglima wilayah Peureulak dari Ishak Daud melucuti senjata dari pasukan Ishak Daud karena dituduh sering memperotes kebijakan Malek Mahmud
Saya harap informasi ini dapat menjadi bahan masukan untuk semua Bangsa Aceh untuk dapat melihat siapa sebenarnya Malik Mahmud dan Zakaria Saman itu.
Sekian dan wassalam.
Apakah ini pertanda, gerakan yang dituding MP GAM ini ingin mengganti posisi GAM yang sudah berdamai dengan RI. Silakan dijawab sendiri

Berikut ini adalah daftar nama-nama Bangsa Aceh yang telah dibunuh atas perintah Malik Mahmud dan Zakaria Saman

Berikut ini adalah daftar nama-nama Bangsa Aceh yang telah dibunuh atas perintah Malik Mahmud dan Zakaria Saman
Pembunuhan Bangsa Aceh Oleh Malik Mahmud & Zakaria Saman
Kepada Bangsa Aceh semua,
Assalamualaikum.
Berikut ini adalah daftar nama-nama Bangsa Aceh yang telah dibunuh atas perintah Malik Mahmud dan Zakaria Saman:
1. Malik Mahmud dan Karya Saman, dalang pembuhunan Safwan Idris, 16 sept 2000. Ayah Almarhum tdk tahu, sampai Tgk Idris yg peusijôk Malik Mahmud waktu pertama datang keAceh tahun 2006.
2. Malik Mahmud dan Karya Saman, otak pembunuhan Dayan Daud 6 sept 2001, yg memerintahkan pasukan katak hijau Pidie.
3. Malik Mahmud dan Karya Saman yang memberi perintah membunuh Jafar Sidiq di Medan, dituduh ada hubungan dengan MP-GAM, pimpinan Husaini Hasan.
4. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Tengku Nashruddin Daud, anggota DPRD Aceh Selatan, dituduh tak menyukai pemimpin GAM.

5. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Ismail Shah putra, sesudah mengirim milyard rupiah kedalam rekekning abangnya Amir Mahmud di Singapura.
6. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Brigjen HT Johan, mantan Wagub dan otak pembunuh Zaini Sulaiman, anggota DPRD Aceh.
7. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan sadis atas Tengku Usman Pasi lhok dan Tengku Wabah di Sungi Cincin, Gombak Malaysia, sebab dituduh rapat dengan MP-GAM dan MB-GAM. Eropa

8. Malik Mahmud dan Karya Saman otak pembunuhan Iftah Habib dan Win Zuhdi Banta mude yang dibunuh secara sadis oleh Ilham Illyas Leubé dkk. Alm dibunuh setelah mengirim 2 miyard rupiah kedalam rekekning abangnya Amir Mahmud disingapura.
9. Pada tahun 1999 Malik Mahmud dan Karya Saman memerintahkan pasukan kombatan Gam untuk menghabisi semua anggota DPR dan pejabat diAceh yang dianggap pro Indonesia dan tidak membantu perjuangan GAM

10. Memerintahkan panglima wilayah Pidie untuk mengucilkan Tgk Lah Syafii dan tidak dibolehkan mengawal beliau setelah dituduh memberi komentar salah kepada Bondan Gunawan, sehingga beliau ditembak pasukan Indonesia tanpa pengawalan pasukan GAM, pengawal rekan setia dan isterinya
11. Malik Mahmud dan Karya Saman mencopot jabatan panglima wilayah Peureulak dari Ishak Daud melucuti senjata dari pasukan Ishak Daud karena dituduh sering memperotes kebijakan Malek Mahmud
Saya harap informasi ini dapat menjadi bahan masukan untuk semua Bangsa Aceh untuk dapat melihat siapa sebenarnya Malik Mahmud dan Zakaria Saman itu.
Sekian dan wassalam.
Apakah ini pertanda, gerakan yang dituding MP GAM ini ingin mengganti posisi GAM yang sudah berdamai dengan RI. Silakan dijawab sendiri.

Sumber : http://partaiindependenaceh.wordpress.com/2012/04/16/mp-gam-menentang-mou-helsinki-bercita-cita-aceh-merdeka-melalui-jalan-damai/

Siapa Malik Mahmud?

Meluruskan Jalan Sejarah Perjuangan Aceh
DR. Husaini Hasan [Pelaku Sejarah, bermukim di Swedia]
Kamis, 14 Juli 2011 00:00 WIB

.1333430901167709866

Tulisan ini ditujukan untuk meluruskan pemahaman tentang keberadaan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM). Sangat disesalkan, ambisi-ambisi kekuasaan beberapa orang yang berada dilingkaran gerakan perjuangan telah menyebabkan terjadinya pertikaian antar sesama petinggi GAM. Bahkan orang yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban fitnah tersebut. Tulisan ini tidak ditujukan untuk membuka aib orang lain, apalagi hal itu menyangkut tentang eksistensi kawan seperjuangan. Tetapi mengingat adanya kesimpang-siuran sejarah yang sengaja diciptakan, yang boleh jadi akibat dari infiltrasi kepentingan-kepentingan asing guna mengacaukan konsolidasi internal, maka tulisan ini kiranya perlu saya tuliskan. Konon lagi saat ini, berita-berita fiktif itu telah berkembang dalam masyarakat Aceh, dan belum ada pihak yang memiliki otoritas sejarah yang berani meluruskannya. Almarhum Tgk Hasan M. di Tiro pernah berpesan ”sesuatu yang salah akan dianggap benar, bila kebanyakan orang mengatakan itu benar, sebaliknya kebenaran yang diketahui harus ditegakkan meskipun kita hanya seorang diri”
.
Sedikit flash back, MP-GAM adalah organ yang dibentuk di Kuala Lumpur pada tahun 1999, oleh para senior GAM yang masih setia kepada perjuangan. Inisiatif pembentukan majelis ini merupakan sikap antisipatif mengingat kondisi kesehatan Wali yang mulai menurun akibat terkena stroke pada Agustus 1997, ditambah lagi dengan fakta rancunya konsolidasi perjuangan setelah diambil alih oleh Malik Mahmud

.

Malik telah menyingkirkan relatif 90% para loyalis perjuangan di Stockholm dan Malaysia, termasuk diantaranya Panglima Angkatan Darat Tgk. M. Daud Husin. Beberapa tokoh penting generasi awal sudah tidak lagi mendapat tempat. Sebaliknya Malik pun mulai membangun hegemoni kekuasaannya bersama orang-orang yang relatif mudah dikendalikannya. Secara tidak langsung, bisa kita simpulkan bahwa Malik telah melakukan Kudeta Garis Kepemimpinan

.

Banyak orang yang lupa atau tidak mengetahui bahwa (alm.) Tgk. Hasan M. di Tiro telah membentuk Majelis Negara dan menandatangani dekrit pada tanggal 17 Maret 1979, sesaat sebelum beliau berangkat keluar negeri. Dekrit tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi Wali Negara yang absen, misalnya karena sakit atau keluar negeri, maka Pemerintahan dijalankan oleh Majelis Menteri (Council of Ministers), yang dikepalai oleh Perdana Menteri dengan beberapa orang Wakil Perdana Menteri. Dalam kondisi absen tetap, seperti kematian, maka kepemimpinan digantikan secara berturut-turut sesuai dengan ranking senioritas yang telah ditentukan sebagai berikut: Perdana Menteri-1 (PM-1): Dr. Mokhtar Y. Hasbi, Wakil PM-1: Tgk. Haji Ilyas Leube, Wakil PM-2: Dr. Husaini Hasan, Wakil PM-3: Dr. Zaini Abdullah, dan Wakil PM-4: Dr. Zubir Mahmud

.

Urutan ini diatur berdasarkan senioritas kepemimpinan dalam Central Comittee National Liberation Front of Atjeh Sumatra. Hal ini termaktub dalam buku ”The Unfinished Diary of the Tgk. Hasan di Tiro”, edisi 1982 halaman 219. Buku yang sama telah diterbitkan ulang pada tahun 1986 tetapi dengan beberapa perubahan isi dan substansi karena alasan pragmatism dan kepentingan dan justifikasi kekuasaan

.

Dekrit tersebut juga dikuatkan dan ditandatangani oleh para Madjelis Menteri dalam pertemuan di Jengki Wilajah Peureulak awal tahun 1980, dua bulan setelah Tgk. Hasan berangkat keluar negeri. Pertemuan ini diikuti oleh Dr. Mokhtar Y. Hasbi, Tgk. Hadji Ilyas Leube, Dr. Husaini Hasan, dan Dr. Zubir Mahmud. Sedangkan dr. Zaini Abdullah berada di Wilayah Pidie bersama Tgk. Mohammad Daud Husin. Menteri-menteri lainnya sebagian telah ditangkap seperti Tgk. Mohammad Tahir Husin, atau yang dipenjarakan seperti Tgk Muhammad Lampoih Awe dan sebagian lagi telah ”turun gunung”

.

Dua menteri yang lain tinggal tetap di Singapura yaitu Malek Mahmud dan abangnya, Amir Mahmud. Para inisiator pembentukan MP-GAM diantaranya adalah Tgk Idris Mahmud (Gubernur Wilayah Peureulak), Tgk. Muhammad Mahmud (Panglima Wilayah Peureulak), Tgk. Abdullah Krueng (Ketua Majelis Orang Tuha di Kuala Lumpur), Tgk. Robert Suryadarma (Panglima Aceh Besar), Tgk. Sulaiman Amin (Panglima Wilajah Batee Iliek) dan sejumlah petinggi lulusan Libya angkatan pertama

.

Lembaga ini difungsikan sebagai Majelis Pemerintahan Darurat bila pimpinan tertinggi gerakan berada dalam kondisi in-absentia. Disaming itu, inisiatif ini juga merupakan respon atas melemahnya konsolidasi di bawah kepemimpinan Malek Mahmud. Malek telah mengganti secara radikal semua garis kepemimpinan yang sebelumnya ada. Sejumlah dokumen hasil rapat telah dikirimkan ke Markas Besar GAM di Eropa untuk persetujuan lebih lanjut. Markas Besar membahas dokumen-dokumen tersebut dan memutuskan untuk mendukung keberadaan Majelis

.

Restu dari MB ini meninggalkan ketidakpuasan di lingkaran kepemimpinan Malik Mahmud yang bermuara pada pembunuhan Tgk. Haji Usman Pasi, Tgk. Abdul Wahab dan Teuku Don Zulfahri. Lebih jauh dari itu, MP-GAM difitnah sebagai agen Jakarta, yang bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia dan sepakat menerima otonomi untuk Aceh. Tak ayal, fitnah ini pun berkelanjutan sehingga timbul ancaman dan pengkambing-hitaman untuk setiap kegagalan perjuangan GAM

.

Namun hari ini, rakyat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang menerima otonomi Aceh? Atau siapa mengkhianati Proklamasi 1976, serta membubarkan Gerakan Perlawanan?

.

Sementara Gerakan yang dipandu oleh Malek Mahmud dan Zaini Abdullah juga telah dibubarkan dan diganti dengan Partai Aceh (PA) yang hari ini sedang disibukkan dengan beberapa agenda pragmatis, seperti merebut kursi Gubernur

.

Besar harapan, tulisan singkat ini bermanfaat bagi generasi muda Aceh, terutama dalam melihat sejarah Aceh secara objektif dan bebas dari fitnah-fitnah kelompok yang berkepentingan. Sebagai salah seorang pelaku sejarah, saya merasa hal ini perlu diluruskan agar-cita-cita meraih kedaulatan sebagai bangsa yang berharga diri, serta dalam rangka menwujudkan perdamaian serta keadilan, bisa kita capai bersama-sama. Masih banyak hal yang bisa saya bagikan (sharing) dan perlu kita diskusikan lebih jauh, berdasarkan data dan fakta yang ada. Kepada Allah juga kita memohon ampunan-Nya.

.

Beberapa pejuang Atjeh merdeka tahun 70an meminta saya untuk menyampaikan siapa sesungguhnya Malik Mahmud yang disebut-sebut sebagai Meuntroe Malek. Tanpa bermaksud menyebarkan gossip apalagi fitnah keji, namun karena niat baik dan tulus demi generasi muda Aceh yang akan datang dan demi konsistensi sikap para pejuang tua AM maka saya menyampaikan fakta-fakta sesuai pengalaman hidup yang saya ketahui selama ini

.
Malik Mahmud selama ini menggelari dirinya sebagai Meuntroe Malek bahkan dalam draft qanun Wali nanggroe yang dirancang oleh sebagian besar anak-anak Partai Aceh menempatkan Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri dan setelah wafatnya Yang Mulia Paduka Hasan Tiro maka Malik Mahmud bersiap untuk menggantikannya. Padahal sesungguhnya nama sebenarnya adalah Khila Bin Mahmud alias Malik Haytar Bin Mahmud. Dia tinggal bersama Ibunya di Singapura, tidak berapa fasih berbahasa Aceh. Ayahnya keturunan India yang lahir di Aceh. Dulu dia tukang tenteng (bawa) tas Hasan Tiro. Dia menjadi dalang pengutipan dana dari buruh-buruh kontrak warga Aceh di Malaysia sejak tahun 1985. Dia juga yang menjadi dalang terjadinya peristiwa Semenyih (Malaysia) pada tahun 1997 yang mengorbankan puluhan warga Aceh. Semenjak sakitnya Wali negara Hasan Tiro pada tahun 1997, maka praktis komando GAM berada di tangannya

.

Gerak langkah GAM di bawah pimpinan Malik Mahmud (MM) sangat jauh berbeda dengan GAM yang kami pimpin pada permulaannya (saya dan Hasan Tiro maupun pejuang AM lainnya). Meskipun nama MM telah dicantumkan sebagai Menteri Negara di tahun 1976, tetapi yang membuat MM berpengaruh di dalam GAM dimulai di tahun 1987, di saat ia mendapat tugas untuk merekrut anak-anak muda dari Aceh dan dari Malaysia untuk dilatih di Libya dan dari Libya dipulangkan ke Aceh. Semua mereka ini sebelum pulang ke Aceh juga harus melalui MM. Semua pemuda latihan Libya hanya mengenal MM sebagai pemimpin AM, tidak tahu menahu seluk beluk ideologi AM apatah lagi sejarah Pra AM. Tidaklah heran kalau garis perjuangan TNA di bawah MM berbeda daripada dari tujuan semula. Secara garis besarnya GAM MM memisahkan diri dari rakyat. Mereka menunjukkan dirinya sebagai penguasa dan mendikte rakyat

.

Siapa yang membangkang langsung ditindak. Hanya ada dua pilihan, yaitu: jalankan perintah atau bayar pajak yang ditetapkan atau anakmu yatim, kehilangan bapaknya. Bukan saja kepada rakyat, bahkan kepada rekan seperjuangan yang berlainan pendapat langsung digeser, difitnah dan tidak sedikit yang dihukum mati. Contoh rekan seperjuangan yang saya maksud: T. Don Zulfahri, Tgk. Haji Usman, Tgk. Abdul Wahab, Tgk. Abdullah Shafii dll. Guraa Rahman difitnah dan diperangkap hingga dimasukkan ke dalam penjara Malaysia. Tgk. Daud Husin difitnah dan dicopot dari jabatannya serta diperintah bunuh. Besar dugaan pembunuhan Djafar Siddik SH, Prof. Safwan Idris, dan Prof. Dr. Dayan Daud pun ada sangkut-pautnya dengan perebutan kuasa di kalangan masyarakat Aceh dan dalam usaha pembersihan lawan politik MM

.

Latar belakang MM yang kurang jelas dan dasar pendidikan yang belum dapat dibuktikan menjadikan MM dinilai oleh para pejuang tua AM tidak layak menempati posisinya seperti sekarang. Meskipun kami, tidak begitu dekat macam dia dengan para anak muda GAM yang sekarang banyak direkrut olehnya sejak dulu. Oleh karenanya, kami berniat mengungkap fakta-fakta ini dalam forum yang entah kredibel, pantas atau tidak seraya berharap para pemuda Aceh tetap waspada atas semua bujuk rayu dan hasutan yang bermuatan kepentingan pribadi orang-orang yang “mengaku” sebagai pejuang Aceh

.

Semoga Aceh tetap selalu berada di bawah lindungan Nya dari orang-orang jahat dan terkutuk. Insyaallah.

Dr. Husaini Hasan

Penulis adalah Menteri Pendidikan Aceh Merdeka angkatan tahun 1976

Faksionalisasi dalam tubuh GAM

Bukan Hal Baru
Faksionalisasi dalam tubuh GAM sebenarnya bukanlah hal yang baru.
Meski berbeda sendirian, baik faksi muda maupun tua masih sama
-sama mengakui kepemimpinan teungku Hasan Muhammad di Tiro,
pucuk pimpinan GAM yang bermukim di Swedia
.
Keturunan ketiga dari Teungku Syeh Muhammad Saman di Tiro
inilah yang memproklamirkan pendirian Acheh Sumatra National
Liberation Front (ASNLF) pada 4 Desember 1976. Belakangan ASNLF
lebih sering disebut sebagai Gerakan Aceh
Merdeka (Free Aceh Movement) saja
.
Ini berbeda dengan deklarasi NII yangdiproklamasikan oleh
Daud Beureueh pada tahun 1953 yang menegaskan lenyapnya kekuasaan
Pancasila di Aceh dan digantikan oleh NII.Tak heran jika
Daud Beureuh tak pernah memberikan restu terhadap perjuangan Tiro
.
Pada tahun 1999, sejumlah pengikut di Tiro memilih jalan berbeda.
Mereka mendirikan Free Aceh Movement Government Council
(Majelis Pemerintahan GAM). Pucuk pimpinannya dipegang oleh Husaini
Hasan, salah satu tangan kanan Hasan Di Tiro. Beberapa nama yang
juga berhimpun adalah Daud Paneuek (nama aslinya Muhd.
Daud Husin), Tengku Don Zulfahri (bermukim di Malaysia) dan
Guree Rachman (nama aslinya Abdurrahman Ismail).
MP GAM ini juga berkantor di Swedia.
.
Kedua kubu ini mulanya sama-sama mengikuti perundingan
Helsinki. Namun, di tengah jalan, MP GAM mengundurkan diri
karena usulannya ditolak baik oleh pemerintah RI maupun dari
utusan ASNLF. Yang diusulkan MP GAM adalah pelibatan
komponen rakyat Aceh yang lain semisal Ulama, Thaliban,
Mahasiswa(SIRA) dan LSM
.
Tak heran jika Guree Rachman pernah berkomentar, perundingan
Helsinki dimotori oleh mereka yang berkewarganegaraan Asing
(Zaini Abdullah, umpamanya, berkewarganegaraan Swedia dan
Malik Mahmud berkewarganegaraan Singapura).
.
Silang pendapat antara kedua kubu ini sebenarnya meliputi
banyak hal. Kedua kubu saling menuding pihak
lawan sebagai kelompok yang lebih "ramah" terhadap
Jakarta. Secara khusus, MP GAM juga menuding kelompok ASNLF
sebagai faksi sekuler sedangkan mereka sebagai
kelompok yang lebih memperjuangkan ideologi Islam di Aceh

MP-GAM menentang MoU Helsinki

MP-GAM menentang MoU Helsinki bercita-cita Aceh merdeka melalui jalan damai dengan membangun jaringan baru dengan kelompok-kelompok Maluku dan Papua di Belanda

Pemimpin sempalan Aceh Merdeka yang berbasis di Stockholm, Swedia, Dr. Husaini Hasan, menyatakan rakyat susah karena ulah para pemimpinnya.“Saya melihat Aceh ini sangat sedih tidak ada yang peduli kepada rakyat. Dulu kawan-kawan yang mereka bantu, sekarang seperti tidak kenal lagi. Kemudian bagaimana pemimpin-pemimpin sekarang ini hanya memikirkan proyek dan segala macam, duit, rumah besar. Padahal rakyat sendiri susah.”

.
Lama tak terdengar, kelompok Husaini, MP-GAM, yang menentang MoU Helsinki ini, bercita-cita Aceh merdeka melalui jalan damai dengan membangun jaringan baru dengan kelompok-kelompok Maluku dan Papua di Belanda

.

Mahasiswa Kedokteran
Jarang diketahui publik bahwa elit kelompok Aceh Merdeka yang belakangan menjadi Gerakan Aceh Merdeka GAM terbentuk dari kalangan mahasiswa kedokteran Universitas Sumatra Utara USU di Medan tahun 1970an.

Mereka inilah yang kemudian bergabung dengan Hasan di Tiro yang datang dari Amerika memperkenalkan identitas kebangsaan Aceh dengan menggali sejarah Aceh. Demikian menurut Husaini Hasan, putra tokoh Darul Islam D.I. yang tewas di Sigli awal tahun 60an.

Gubernur militer Aceh waktu itu, Daud Beuru’eh sudah menggagas R.I.A. Republik Islam Aceh. Ini terbukti dari buku Hasan Tiro “Atjeh Mata Donja” dan buku “Aceh Bersimbah Darah” karangan al-Chaidar.

Sumber lain dari cita-cita kemerdekaan republik Islam yang menurut Husaini dikhianati dalam MoU Perdamaian Helsinki itu, adalah kalangan mahasiswa kedokteran USU tersebut.

“Sebetulnya sumber dari Abu Hasbi itu. Abu Hasbi itu kan anaknya Abu Fauzi, dokter Muchtar. Kita tiga tahun berjuang itu sudah dapat mengangkat masalah Aceh itu ke tingkat internasional. Sehingga kita boleh duduk di luar negeri, maka itu hasil yang luar biasa. Perjuangan Aceh merdeka itu sudah berhasil mengangkat masalah Aceh ini menjadi masalah konflik antara dua bangsa, Indonesia dan Aceh. Sehingga kita boleh duduk sebagai dua bersaudara. Kalau ini sekarang malah dikembalikan ke propinsi Indonesia. Itu seperti dulu lagi.”

Ketegangan Meningkat
Sementara itu di Aceh ketegangan meningkat menyusul gagasan kalangan eks GAM yang menginginkan Malik Mahmud menjadi pengganti Hasan di Tiro selaku Wali Nanggroe.

Pujian
Husaini melanjutkan, ia memuji rakyat yang boleh sendiri memilih pemimpin mereka. Tapi ia sendiri sedih melihat penyelewengan-penyelewengan pemimpin sendiri. Ia mengenang almarhum Mali sebagai seorang guru, kawan seperjuangan.

“Saya hormat kepada beliau. Ia merupakan orang yang cukup disiplin sebagai manusia. Hanya saya sedih karena begitu pengorbanan yang sudah dia lakukan tapi dia tak dapat mengecap hasilnya dan pada akhirnya anak-anak buah dia atau orang-orang yang diberikan keuntungan itu mengkhianati dia. Itu saya sedih.”

Jadi, Husaini meminta agar pemimpin Aceh memikirkan rakyat, anak miskin, janda, supaya mereka dapat hidup dan sekolah. Ia menyesalkan sekali GAM dibubarkan.

“Kalau tidak dilarang mengapa orang tidak boleh naikkan bendera GAM, bendera Aceh. Mengapa musti ditangkap seumur hidup atau sampai duapuluh tahun, malah orang di Lok Sukur itu mereka ditembak mati.”

melalui Pilkada yang penuh intimidasi dan ancaman perang akhirnya Perjuangan GAM Malik Mahmud – Zaini Abdullah tuntas sudah, tidak ada lagi kata merdeka, tidak ada lagi letupan senjata, tidak ada lagi banjir darah, yang ada hanyalah kata SEJAHTERA dan kaya raya.. NKRI milik mereka kini yakni kursi Gubernur..Jika akhirnya hasil resmi KIP Aceh memutuskan Zaini-Muzakkir menang, pasangan ini lebih bisa menjamin stabilitas keamanan di Bumi Serambi Makkah. Ini karena sebagian besar eks-GAM sudah bertransformasi ke Partai Aceh

.

Malek Mahmud dan Zaini Abdullah menipu Hasan Tiro demi rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan menghindari banjir darah di aceh.Hasan Tiro kala itu sudah tua, dan kesehatannya kian menurun. Bahkan mengalami stroke. Setelah mendapat rehabilitasi di rumah sakit, dia mengalami kesulitan dalam hal konsentrasi dan berbicara

.

KECAMAN BERTUBI-TUBI kini datang dari GAM faksi lain;Tidak habis2nya Dr Husaini Hasan MD mengecam kubu Tengku Malik Mahmud-Dr. Tengku Zaini Abdullah ..
.
GEMPAR.. Selebaran berlambangkan Buraq dan Singa bertaburan dimana-mana, undangan untuk menghadiri perhelatan besar yang diseponsori Poros tokoh faksi GAM lain: Ariffadhillah-Dr Husaini Hasan MD (AF-HH), 6-8 April 2012 di Denmark.Disebutkan nya Rekonsiliasi GAM 6-8 April 2012 di Denmark
.
tanggal 10 April 2012 Pemimpin sempalan Aceh Merdeka yang berbasis di Stockholm, Swedia, Dr. Husaini Hasan, menyatakan selamat atas kemenangan sementara pasangan Gubernur dan Calon Gubernur dari Partai Aceh dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir manaf dalam pemilukada 2012 yang berjalan secara demokratis. Namun demikian, buat Dr. Husaini Hasan pribadi sebagai “orang tua” dalam perjuangan ini, kemenangan itu barulah awal dari sebuah perjalanan panjang yang sarat dengan pengorbanan sebab rakyat Aceh masih susah, banyak yang miskin, pengangguran dimana-mana, pun demikian halnya dengan kemaksiatan dan terorisme yang masih menjadi bagian dari ex GAM buatan Malik Mahmud, dan kesemuanya itu terjadi adalah akibat ulah para pemimpinnya yang korup, semena-mena dan inkompeten dalam memimpin Aceh. Dalam kesempatan ini Dr. Husaini Hasan mengingatkan kepada generasi muda GAM yang ada di PA saat ini untuk kembali mengingat apa yang diperjuangkan oleh Hasan Tiro dan mereka semua sejak dulu. Sementara itu, di Aceh pasca kemenangan sementara pasangan ZIKIR, ketegangan yang Dr. Husaini Hasan perkirakan akan meningkat menyusul gagasan kalangan eks GAM yang menginginkan Malik Mahmud menjadi pengganti Hasan di Tiro selaku Wali Nanggroe akan menjadi prioritas dalam kebijakan awal mereka. Sebagaimana Dr. Husaini Hasan pernah tulis sebelumnya tentang Malik Mahmud, ia bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan sebagai Wali Negara. Bagaimana tidak, sejak kecil ia tinggal di Singapura bersama ibunya, kita tidak tahu apa dan siapa bapaknya, dengan silsilah keluarga yang jauh dari nilai-nilai ke-Acehan apakah layak ia dipilih atau ditunjuk sebagai wali dari sebuah lembaga yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya Aceh??Lebih dari itu, Dr. Husaini Hasan juga memperkirakan bahwa perpecahan antara faksi Irwandi dan Partai Aceh akan semakin luas dan berpotensi kerawanan yang tinggi dengan adanya perbedaan pendapat dan prinsip di antara keduanya yang menurut saya intinya adalah perebutan kekuasaan dan pengaruh atas Aceh. Kekuasaan di pemerintahan masih diartikan kewenangan yang begitu luas dalam menentukan proyek-proyek besar dan uang yang berlimpah disertai dengan fasilitas yang menggiurkan. Apakah pasangan ZIKIR mampu menahan godaan duniawi ini dan bekerja, berbuat bahkan berkorban semata-mata untuk dan demi rakyat Aceh? Dr. Husaini Hasan menanti jawabannya ke depan di tahun-tahun mendatang, sepanjang umur masih berpihak kepada Dr. Husaini Hasan

.

Selama ini kelompok Dr. Husaini Hasan yang dikenal sebagai kelompok Husaini, MP-GAM, yang menentang MoU Helsinki ini, bercita-cita Aceh merdeka melalui jalan damai dengan membangun jaringan baru dengan kelompok-kelompok Maluku dan Papua di Belanda. Jarang diketahui oleh publik khususnya publik Aceh sendiri bahwa elit kelompok Aceh Merdeka yang belakangan menjadi Gerakan Aceh Merdeka GAM terbentuk dari kalangan mahasiswa kedokteran Universitas Sumatra Utara USU di Medan tahun 1970an. Mereka inilah yang kemudian bergabung dengan Hasan di Tiro yang datang dari Amerika memperkenalkan identitas kebangsaan Aceh dengan menggali sejarah Aceh. Termasuk saya di antaranya, sebagai putra seorang tokoh Darul Islam D.I. yang tewas di Sigli awal tahun 60an. Husaini Hasan berang ketika seorang anak buahnya yang ke Lhoksukon Aceh ditembak mati

VISI DAN MISI CALON GUBERNUR ACEH PERIODE 2012-2017

VISI DAN MISI CALON GUBERNUR ACEH
PERIODE 2012-2017

Oleh :

dr. H. ZAINI ABDULLAH (CALON GUBERNUR)
MUZAKIR MANAF (CALON WAKIL GUBERNUR)


A.     PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat Aceh merupakan harapan yang harus dicapai sebagai amanah dari indatu kita. Sebagai wilayah modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat MalakaTidak hanya itu, Aceh juga memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Sejarah telah mencatat bahwa Aceh telah pernah meraih zaman keemasan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan pada masakepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
Kejayaan yang pernah dirasakan tersebut akan kita wujudkan bersama pada periodeTahun 2012-2017. Periode ini merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005 - 2025. Pelaksanaan pembangunan pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2012 menekankan pada pembangunan pasca konflik dan penanganan korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Namun, kita menyadari bahwa pembangunan tahap pertama tersebut masih menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu dibenahi.
Lahirnya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaanpembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan padaproses keberlanjutan reintegrasi dan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinkidan implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik.
Meskipun faktor kerentanan terhadap konflik dapat diminimalkan pada tahap pembangunan pertama , namun masih banyak hal yang telah dituangkan dalam UUPA belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya terwujud kohesi (rekatan) ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Aceh. Misalnya, masih adanya tumpang tindih pembangunan antar sektor dan antar daerah. Sementara itu, kesejahteraan rakyat masih belum merata meskipun sumber daya pembangunan telah dihabiskan secara masif, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Migas. Belum lagi bila dijumlahkan dengan besaran dana  perbantuan dan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Lembaga Internasional yang bersifat non-budgeter.
Bila dilihat dari capaian pembangunan tahap pertama, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi Aceh ke depan antara lain:
  1. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA  sebagai wujud MoU Helsinki.  Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.  UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh.
  2. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),  mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan dan sekaligus memicu biaya ekonomi tinggi.  Pratik KKN menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.  Disamping itu, juga proses pembangunan akan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum.  Alhasil, kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.   Untuk itu diharapkan komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.
  3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal, terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agamaPemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Di sisi lain, derasnya arus globalisasi yang umumnya tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan moral Islam,telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang negatif.
  4. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011tercatat sebesar 19,48 persen, masih lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36 persen. Disamping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,483 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,936 (BPS, September 2011). Sebaran penduduk miskin Aceh, lebih dominan berada di pedesaan, (80,14%), sedangkan diperkotaan hanya 19,86%. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.
  5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 7,43 persen, sementara angka pengangguran terbukaNasional  hanya sebesar 6,8 persen. Jika dilihat dari sisi gender, keberadaan pengangguran terbuka perempuan tahun 2011 mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen dibandingkanpengangguran terbuka laki-laki sebesar 6,80 persen.
  6. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah. Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Di sisi lain, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha daerah yang berada di luar daerah, ataupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan dari luar negeri untuk berinvestasi. Sinkronisasi investasi pembangunan menjadi imperatif agar terjadi sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya, dan keunikan lokal.
  7. Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Misalnya pada tahun 2010, data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan bahwa daya serap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Propinsi Aceh hanya sebesar 0,8% dari total plafon nasional sebesar Rp 24 trilliun. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana danprasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif.
  8. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam  yang berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutanSistem pengelolaan sumberdaya alam kurang memperhatikan kondisi alam, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan kelangsungan pembangunan daerah,.  Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan kelautan yang berdampak pada kerusakan ekosistem, bencana alam, dan tatanan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik, selain dapat membuka lapangan kerja baru juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian masih sangat rendah jika dilihat dari produktivitas tenaga kerja, walaupun telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 48,22%. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Rata-rata kepemilikan lahan perkepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk  dengan IndeksPertanaman (IP) sekitar 1,28 pertahun, sedangkan produktivitas padi baru mencapai 4,6 ton/ha. Disamping sektor pertanian,  sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam juga mengalami persoalan yang sama sehingga belum mampu memperkuatnilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya.
  9. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah. Lemahnya pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi sejauh ini, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami instabilitasBerdasarkan data Bank Indonesia  pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 5,02 persenlebih rendah dari pertumbuhan ekonomiNasional yang tercatat sebesar 6,5 persen. Disamping itu, jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir (2007-2011), pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Aceh masih lemah dan labil. Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian di pasaran dunia sangat mempengaruhi nilai sumbangan produk yang paling dominan dalam struktur ekonomi Aceh. Hal ini disebabkan karena ekspor kedua sektor ini masih dalam bentuk bahan mentah (row material).Sehingga, nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditas ini menjadi sangat kecil.
Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi agenda utama pembangunan Aceh akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Aceh Tahun 2012-2017.

B.      VISI

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, penata kelolaan pemerintahan daerah, penguatan struktur ekonomi, pengefektifan penyelenggaraan Dinul Islam dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi  Provinsi Aceh 2012-2017.
Memperhatikan berbagai kecenderungan Nasional dan Internasional serta kondisi dankarakteristik lokal Aceh dengan berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh saat ini, maka dapatlah dilakukan analisis berbagai hambatan dan tantangan serta upaya solutif dalam mengatasinyaserta meningkatkan potensi pembangunan daerah secara komprehensif.
Berdasarkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya tersebut sertadidukung oleh kuatnya partisipasi aktif dan seluruh stakeholder pembangunan di Aceh, maka denganmengucapkan Bismillahirrahmanir-rahim dengan mengharap Ridha dan RahmatNya, kami menetapkan Visi Pemerintahan Aceh Periode Tahun 2012-2017 adalah :

ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN,
DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI

Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat membentuk visi tersebut, bermakna;
Bermartabat dapat diwujudkan melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi  pemanfaatan sumberdaya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

C.   MISI           
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut:

Misi Pertama
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi.I ni bermaksud mewujudkanpenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh;

Misi Kedua
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang  beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh.  Mengiplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilaiDinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan  bermasyarakat secara efektif dan tepat.

Misi Ketiga
Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya angka harapan hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs;

Misi Keempat
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalahterwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;


Misi Kelima
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

D.       SASARAN DAN KEBIJAKAN
Pembangunan Aceh 2012-2017 merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah yang akan dilaksanakan memalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah kami susun di atas maka perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah dan sasaran dan kebijakan sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Misi Pertama
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian turunan dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terwujudnya penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA yang sangat penting sepertiPeraturan Pemerintah (PP),  Peraturan Presiden (Perpres),  Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan;
  3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme;
  4. Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan melalui terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan;
  5.  Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan denganpenguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang diitik-beratkan kepada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kemitraan.

Kebijakan
  1. Menuntaskan penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Qanun, dan peraturan perundangan-undangan lainnya
  2. Melaksanakan UUPA secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sebagai konsekwensi logis dari hasil MoU Helsinki dengan melahirkan berbagai peraturan-peraturan turunan UUPA yang mengikat;
  3. Membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan potensi dan profesionalisme bidang tugasnya;
  4. Memperkuat birokrasi pemerintahan dengan penguatan sistem penataan kelembagaan satuan kerja dan semangat demokrasi serta penegakan supremasi hukum;
  5.  Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan;
  6.  Fasilitasi penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi anggaran daerah secara tranparasn dan akuntabel;

Misi Kedua
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan  dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Membangkitkan kembali pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;
  2. Terciptanya nilai-nilai budaya Aceh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam upaya pengembalian harkat dan martabat Aceh yang telah hilang akibat berbagai persoalan konflik dan bencana yang telah terjadi;
  3.  Terwujudnya masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami yang dicirikan dengan sehat jasmani, rohani dan sosial, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki moral dan etika yang baik, rajin, tangguh, cerdas dan memiliki kompetensi dan daya saing, toleransi tinggi, berbudi luhur, peduli lingkungan, patuh pada hukum, serta mencintai perdamaian.
  4.  Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta  aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
  5.  Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami;

Kebijakan
  1. Membangun kembali pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat;
  2.  Melaksanakan nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih serta di dalam kehidupan masyarakat
  3. Pemberlakuan nilai-nilai Dinul Islam secara komprehensif dengan mengedepankan kearifan lokal;
  4. Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
  5. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupanmasyarakat melalui memperbanyak intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan menghidupkan kembali budaya-budaya Aceh yang bernuansa keislaman;
  6. Meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan dan pengembangan kapasitas lembagaMajelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga Dinul Islam yang berfungsi menegakkan amar makruf nahi mungkar;
  7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terutama dengan lembaga pendidikan dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
  8.  Menjamin hak-hak kerukunan beragama dalam upaya peningkatan toleransi dan kedamaian.

Misi Ketiga
Memperkuat struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di setiap wilayah serta terwujudnya  sektor pertanian   industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;
  2.  Menurunnya angka kemiskinan absolut dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha;
  3. Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi;
  4. Terwujudnya kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani;
  5. Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian dengan penyediaan prasarana dan pengendalian  dalam mendukung peningkatan produksi pertanian;
  6. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir;
  7. Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah terpencil dan pesisir melaluipengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan;
  8. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah;
  9. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan;
  10.  Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs);
  11. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah;
  12. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs;
  13. Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dan ketersediaan obat esensial di sarana pelayanan dasar;
  14. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan  Masyarakat Aceh (JKMA);
  15.  Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat; 
Kebijakan
  1. Menumbuhkembangkan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan  agro ekosistem wilayah, dalam upaya menciptakan mata pencaharian tetap kepada masyarakat dengan skala usaha menguntungkan;
  2. Pengembangan industri dan pariwisata berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
  3. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
  4. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian;
  5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
  6. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan sistem irigasi yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi;
  7. Fasilitasi pengembangan pengolahan hasil pertanian dan sistem usaha secara berkelanjutan;
  8. Fasilitasi Pengembangan penangangan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah;
  9. Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan dan penguatan serta pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan;
  10. Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan dayah yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bekualitas secara merata dan proporsional antar lembaga pendidikan dan wilayah;
  11. Pengembangan pendidikan Vokasional dan Perguruan Tinggi dalam menjawab tantangan perkembangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan daerah;
  12. Peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis muatan lokal (IPTEK dan IMTAQ)
  13. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar  (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai penjaminan kepastian pendidikan masyarakat Aceh;
  14. Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian MDGs;
  15. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah serta pemberian ansuransi kesehatan kepada masyarakat ;
  16. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buru dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs);
  17. Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin;
  18. Peningkatan pengetahuan dan paradiqma masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat;

Misi Keempat
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terciptanya pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui berbagai komitmen terhadap pemanfaatan tataruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
  2. Terwujudnya keselarasan dan keserasian program pembangunan antara RTRWA, RPJPA dan Dokumen lainnya;
  3. Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah yang seimbang, merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak resiko bencana secara seimbang;
  4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperbaiki mutu lingkungan dengan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Kebijakan
  1. Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah Aceh;
  3. Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana;
  4. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;
  5. Membangun komitmen bersama yang kuat untuk menjadikan Aceh tanggap dengan membangun berbagai jaringan transportasi dan infrastruktur penghubung antar wilayah denganmengedepankan kebutuhan dan manfaat serta pengurangan dampak resiko bencana;

Misi  Kelima
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDAdengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antar wilayah maupun antar kawasan;
  2. Terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah;
  3. Terkelolanya sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup  melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat;
  4. Terekplorasinya sumberdaya alam secara baik dan benar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Aceh secara berkelanjutan melalui penguatan sistem transportasi dan jaringan infrastruktur;
  5.  Terwujudnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta hasil pertambangan yang dapat berfungsi sebagai lumbung energi daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem;
  6. Terwujudnya pusat pertumbuhan (growth pole and growth center) sebagai daya saing wilayah dengan menciptakan produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan yang kuat tanpa merusak lingkungan.
Kebijakan
  1. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan  wilayah;
  2. Menumbuhkembangkan konsep agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja terutama di wilayah perdesaan;
  3. Mengembangkan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan dengan memanfatkan investasi usaha perikanan dalam upaya membuka lapangan kerja dan nilai tambah masyarakat;
  4. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui produktifitas dan pemanfaatan fungsi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan secara tepat guna dan berhasil guna;
  5. Meningkatkan dukungan inovasi teknologi untuk menciptakan pemamfaatan sumber daya alam terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan nilai tambah dan produktifitas;
  6. Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana;
  7. Mengembangkan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumberdaya alam dengan membangun prinsip ekonomi kreatif berdasarkan komoditi unggulan daerah;
  8. Melakukan pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya saing dan diterima pasar dalam dan luar negeri.


Banda Aceh, 08 Maret 2012m
               http://www.partaiaceh.com/2012/03/visi-dan-misi-calon-gubernur-aceh_19.html

Follow by Email